INDOPOSCO.ID – Dalam melakukan reshuffle, seorang presiden seharusnya mempertimbangkan dampak terhadap layanan publik. Pernyataan tersebut diungkapkan Pakar Kebijakan Publik Ahmad Nur Hidayat melalui gawai, Rabu (19/2/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle, salah satu menteri yang diganti adalah Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Inovasi (Mendiktisaintek) Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan Prof Brian Yuliarto, Guru Besar muda dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Reshuffle (Pergantian) seorang menteri seharusnya membawa perubahan yang nyata dalam pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar perombakan yang lebih berorientasi pada gimmick kabinet,” ujarnya.
Menurut dia, jika reshuffle dilakukan hanya untuk mengurangi suara-suara noise an sich, maka tujuannya menjadi kurang bermakna bagi rakyat.
Salah satu dia mencontohkan adalah kebijakan yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat luas, seperti kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pembatasan distribusi LPG 3 kg bagi masyarakat miskin.
“Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
“Jika reshuffle ingin lebih bermakna, maka seharusnya menteri yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut yang perlu diganti, bukan menteri yang lebih banyak dikritik publik karena personal behavoiur semata,” imbuhnya.
Apalagi menteri tersebut, lanjut dia, berkutat pada sektor riset dan Dikti yang dampaknya terhadap masyarakat luas tidak terlalu signifikan dalam jangka pendek. “Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Inovasi memang memiliki peran penting dalam pembangunan jangka panjang,” jelasnya.
Namun, masih ujar dia, dalam konteks reshuffle ini, kebijakan-kebijakan di bidang riset dan teknologi bukanlah isu mendesak yang perlu segera diubah dalam waktu dekat.
“Sektor ini lebih banyak berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi teknologi yang manfaatnya baru bisa dirasakan dalam jangka menengah hingga panjang,” ucapnya. (nas)
