INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) sebagai sebuah bentuk kerja sama politik yang bertujuan untuk memastikan stabilitas pemerintahan hingga 2029.
Namun, di balik tujuan tersebut, terdapat kekhawatiran KIM Plus tersebut dapat mengarah pada penurunan kualitas layanan publik dan meminimalisasi keberadaan oposisi yang diperlukan sebagai penyeimbang pemerintahan.
“Salah satu kekhawatiran utama dari pembentukan koalisi permanen adalah dampaknya terhadap layanan publik,” kata Ekonom Ahmad Nur Hidayat melalui gawai, Senin (17/2/2025).
Dalam sistem demokrasi, menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terutama dalam hal kebutuhan dasar seperti kesehatan, energi, dan pendidikan.
“Kalau koalisi ini hanya bertujuan untuk mengamankan kepentingan politik dan memastikan loyalitas partai pendukung, maka ada potensi kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan elite politik dibandingkan masyarakat luas,” terangnya.
Dalam beberapa kasus, ia menuturkan, pemerintahan yang didominasi oleh satu kekuatan politik cenderung lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tidak populer. Seperti pemangkasan anggaran layanan publik atau kenaikan harga kebutuhan dasar yang diatur oleh pemerintah (administered price).
“Dengan lemahnya pengawasan, kebijakan seperti kenaikan harga BBM, listrik, LPG 3 kg, serta iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dapat diterapkan tanpa ada perlawanan yang berarti,” katanya.
“Jika hal ini terjadi, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat kecil. Mereka akan semakin terbebani oleh biaya hidup yang tinggi,” imbuhnya. (nas)
