INDOPOSCO.ID – Kebijakan efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun menuai berbagai tanggapan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai, daerah justru berpeluang mendapatkan tambahan dana, asalkan mampu menyelaraskan programnya dengan kebijakan nasional.
“Efisiensi anggaran merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menerjemahkan visi Asta Cita, termasuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian daerah,” kata Tamsil di Jakarta, Senin (10/2/2025).
“Dari total efisiensi anggaran nasional sebesar Rp306 triliun, Rp50,59 triliun berasal dari TKD. Namun, daerah tetap bisa memperoleh tambahan dana jika program kerja mereka selaras dengan visi pemerintah pusat,” imbuh Tamsil.
Ia mencontohkan bahwa Papua Barat Daya dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan mengoptimalkan sektor pariwisata, perikanan, kelautan, dan kehutanan sebagai tumpuan utama.
Jika daerah mampu menyusun proposal program yang sesuai dengan prioritas nasional, lanjutnya, pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya dapat memperoleh kembali anggaran yang lebih besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor-sektor potensial di Papua Barat Daya.
“Saat ini, kontribusi PNBP dari perikanan dan kehutanan masih jauh dari potensi sebenarnya. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada agar PNBP bisa menjadi sumber pendapatan signifikan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa ketergantungan terhadap sektor Minerba dan Migas perlu dikurangi dengan mendorong potensi sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan nasional tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah,” tegasnya. (nas)
