INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta agar pemerintah, khususnya kememterian pendidikam dasar dan menengah segera menyelesaikan persoalan terhadap kendala dalam finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang menyebabkan banyak siswa tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Ia menegaskan bahwa masalah administratif seperti ini tidak boleh menghambat hak siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Diketahui, sejumlah sekolah di berbagai daerah mengalami kendala serupa, termasuk MAN 2 Model Medan dan SMKN 2 Solo. Ratusan siswa dari kedua sekolah tersebut terdampak akibat keterlambatan atau kendala dalam finalisasi PDSS, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengikuti SNBP. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di satu atau dua sekolah, melainkan meluas ke banyak wilayah di Indonesia.
“Masalah (PDSS) ini harus segera diselesaikan agar tidak merugikan siswa yang memiliki hak untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi,” kata Hetifah kepasa wartawan di kutip Kamis (6/2/2025).
Selain itu, Hetifah juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendampingan bagi sekolah dalam pengisian PDSS. Menurutnya, banyak sekolah yang kesulitan karena kurangnya pemahaman teknis atau terbatasnya akses bantuan saat mengalami kendala dalam sistem.
“Saya berharap adanya perhatian dan tindakan nyata dari berbagai pihak, hak pendidikan siswa dapat terlindungi dan proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan,” tegasnya.
Legislator Fraksi Golkar itu mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi agar sistem seleksi masuk perguruan tinggi semakin baik dan lebih adil.
“Kami pun berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini agar setiap siswa mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak tanpa terhambat oleh kendala administratif,” pungkasnya menambahkan.
Komisi X sebelumnya juga telah menerima audiensi dari berbagai perwakilan masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait PDSS. Beberapa di antaranya adalah Kabid SMA Provinsi Aceh, Ketua IGI Aceh dan beberapa Kepala Sekolah. Mereka mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah di Aceh juga menghadapi kendala teknis dan administratif dalam pengisian PDSS. (dil)
