INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.
“Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada,” tegas Siti Hediati Soeharto kepada INDOPOSCO.ID, Rabu (5/2/2025).
Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV, Selasa (4/2/2025) hadir di antaranya Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Pada RDP Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.
“Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan,” kata Titiek Soeharto sapaan Siti Hediati Soeharto.
Ia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.
“Mereka menjamin bahwa pangan sudah tersedia, dan saya juga meminta agar tidak ada lonjakan harga. Semoga pemerintah dapat memenuhi harapan ini,” ungkapnya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Dia mengatakan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV. Ia mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.
“Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal,” ujar Abdul Kharis.
Ia menekankan jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK.
“Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idulfitri 2025.
Arief menjelaskan, bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan. (nas)
