INDOPOSCO.ID – Polemik pagar laut di kawasan utara Kabupaten Tangerang yang akhir-akhir ini mencuat di publik cukup membuat nelayan resah.
Para nelayan saat ini berteriak dan merasa was-was dalam menjalankan aktivitasnya, mengingat ramainya beredar isu-isu negatif yang cenderung merugikan mereka.
“Ini yang membuat para nelayan terganggu. Mereka saat ini merasa sangat terganggu dan dirugikan sejak bergulirnya kasus pagar laut ini. Nasib nelayan sekarang tak menentu. Banyak pihak yang mengatasnamakan nelayan, tapi tak dirasakan manfaatnya oleh mereka,” ungkap Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Tangerang Mohammad Jembar, Senin (3/1/2025).
Menurut Jembar, pemerintah harus segera memberikan kepastian hukum terhadap masalah tersebut, supaya masyarakat nelayan bisa dengan tenang mencari nafkah.
Di samping itu, para pemangku kepentingan juga diminta bertanggungjawab atas nasib para nelayan, bukan saling lempar dan hanya mengedepankan ego sektoral yang berujung pada terganggunya iklim investasi di wilayah ini.
“Pemerintah harus serius memperhatikan nasib nelayan, jangan hanya omon- omon doang. Kami sangat mendukung proses hukum terhadap para pelakunya, tapi jangan sampai menyulitkan nelayan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan membuka ruang bagi para pihak yang tak punya kepentingan menunggangi masalah ini,” katanya.
HMNI lanjutnya, hadir di tengah-tengah nelayan untuk menjembatani mereka supaya bisa menikmati hak-haknya dengan baik.
HMNI kini tengah menginventarisir aspirasi para nelayan, seperti galangan perahu untuk bersandar, klinik kesehatan gratis, taman bahari dan UMKM, perbaikan perahu nelayan dengan cat ungu putih ciri khas perahu nelayan Kabupaten Tangerang, BPJS gratis, serta pemberdayaan keluarga nelayan.
“Untuk itu kami mendesak pemerintah lebih fokus membantu mereka, lindungi investasi dan pengembangan kawasan pantai agar tidak kena abrasi. Kami hadir juga ingin memastikan hak-hak nelayan supaya tepat sasaran,” paparnya. (gin)
