INDOPOSCO.ID – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat gabungan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan TNI AL untuk menindak tegas kasus pemagaran laut sepanjang 30 km lebih di Pesisir Pantai Utara Tangerang Banten.
“Hormat kepada Presiden Prabowo yang dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas dan membongkar pagar laut ilegal yang melanggar kedaulatan laut serta menghambat akses nelayan mencari ikan. Ini bentuk nyata pembelaan Presiden terhadap nasib nelayan dan rakyat kecil yang dirugikan dengan adanya pagar laut ilegal tersebut,” ungkap Jazuli dlaam keterangan persnya, Rabu (22/1/2025).
Ditinya juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang tegas membatalkan 266 Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius tersebut. “Karena sertifikat itu jelas-jelas cacat prosedur dan material serta melanggar aturan,” tegasnya.
Sikap tegas pemerintah, ucap Anggota DPR Dapil Banten ini, juga menunjukkan bahwa negara hadir dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar kedaulatan laut NKRI dan melakukan tindakan yang ilegal di atasnya.
“Kita menyaksikan masyarakat, khususnya nelayan yang tinggal di pesisir pantai Tangerang menyambut gembira bahkan bahu membahu bersama KKP dan TNI AL membongkar pagar laut tersebut. Ini mengekspresikan kolaborasi rakyat dan aparat dalam menjaga kedaulatan lautan kita,” tegas Jazuli.
Anggota DPR Dapil Banten ini berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut itu baik dari perusahaan dan perseorangan termasuk semua yang terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di bawah laut dan di luar garis pantai itu segera diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat tersebut.
“Setelah pembongkaran dan pembatalan SHGU dan SHM atas laut itu, harus segera diungkap hasil pemeriksaan perihal motif dan tujuan pemagaran laut yang meresahkan tersebut. Semoga aparat dapat segera mengumumkan hasil penyelidikannya dan menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran,” pungkas Jazuli. (dil)
