INDOPOSCO.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan program-program andalannya untuk mencapai target swasembada pangan nasional di tahun 2027.
Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada pangan dapat diraih kurang dari empat tahun.
Menyikapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan terkait pentingnya kolaborasi multisektoral untuk meningkatkan produksi padi. Tentu melalui kerja sama dengan berbagai pihak, Indonesia dapat mengantisipasi potensi krisis pangan dan mencapai swasembada pangan.
“Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional,” ujarnya, dalam berbagai kesempatan.
Mendukung Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan, SDM pertanian memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan pertanian.
“SDM juga menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Purwanta pada acara FGD tentang Tranformasi Kelembagaan Petani, Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan mendukung Swasembada Pangan di Jakarta pada Selasa (21/1/2025) menyampaikan, kegiatan ini untuk mempersiapkan terbitnya Inpres Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian mendukung percepatan swasembada pangan.
“Perlu penyamaan standar kompetensi, dengan adanya Inpres ini diharapkan swasembada pangan dapat terwujud,” tuturnya.
Purwanta menambahkan sedang dipersiapkan tiga Inpres Pertanian, yaitu pupuk bersubsidi, irigasi dan pendayagunaan penyuluh pertanian sehingga penyuluh hanya akan berada dalam satu komando.
Dengan ditariknya Inpres penyuluhan ke pusat, maka diharapkan para penyuluh pertanian fokus dengan program-program utama Kementan.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Sitti Bulkis *Universitas Hasanuddin), Subejo (Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada) dan Siti Amanah (Institut Pertanian Bogor).
Sitti Bulkis mengungkapkan, kelembagaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun sektor pertanian. Kelembagaan yang ada saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki.
“Tantangan sebenarnya dalam konteks kelembagaan petani adalah fungsi kelembagaan belum optimal. Sehingga dukungan pemerintah dan stakeholder lainnya sangat diperlukan,” ucapnya.
Kemudian, Subejo menjelaskan bagaimana jika kelembagaan penyuluhan dan tata kerja kelembagaan penyuluhan pertanian ditarik ke pusat.
“Impian Kementan saat ini adalah bisa meraih swasembada pangan, sehingga harus ada background dan argumentasi serta latar belakang yang kuat ketika penyuluhan ditarik ke pusat,” tuturnya.
Terakhir, Siti Amanah menyatakan jika saat ini kurang lebih 27 juta jiwa penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan dan 60 persen berada di pedesaan.
“Artinya, hal ini menyebabkan tantangan penyuluhan pertanian tidak hanya ada di SDM, tapi juga di sosial budaya, aspek ekonomi, poliitk, kebijakan, dan kelembagaan,” tuturnya. (rmn)
