INDOPOSCO.ID – Indonesia dianggap tengah mengalami krisis transportasi umum. Jumlah angkutan umum semakin tahun semakin berkurang. Banyak kota yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum.
Baru-baru ini ada berita duka, Trans Jogja dan Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya pada 31 Desember 2024, lantaran bantuan subsidi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (disingkat menjadi Ditjen Hubdat) sejak 2020 sudah berakhir. Sementara Pemprov Bali dan Pemprov DI Yogyakarta tidak mengambil alih operasi untuk menganggarkan operasional berikutnya.
Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menyadari, kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi. Karenanya, menanti realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberlakukan subsidi transportasi publik.
“Subsidi transportasi umum adalah janji Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming dalam kampanye Pilpres 2024 lalu yang belum direalisasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (4/1/2025).
Angkutan perdesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir kurang dari 10 persen. Hal tersebut disebabkan karena murah dan mudahnya mendapat sepeda motor. Sehingga masyarakat yang menggunakan angkutan umum cenderung menurun.
Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Bandingkan dengan Singapura, Hongkong dan Tokyo sudah lebih 50 persen, Kuala Lumpur dan Bangkok kisaran 20 persen – 50 persen.
“Penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota–kota metropolitan lainnya,” singgung Djoko.
Menurutnya, ada kekurangan di masa lalu, Menteri Perhubungan belum pernah berbicara dalam forum pertemuan asosiasi Kepala Daerah/Ketua DPRD, seperti APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia).
Termasuk dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonsia), ADPSI (Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia), ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) tentang Program Perhubungan termasuk angkutan umum.
Belum lagi angkutan jalan perintis tidak mendapatkan perhatian. Hampir 100 persen armada yang dioperasikan tidak laik jalan. Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari Public Service Obligation (PSO) KRL Jabodetabek.
“Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” imbuh Djoko.
Prabowo-Gibran pernah berbicara jalan daerah menjadi infrastruktur penting dalam menjaga konektivitas antar-kota/kabupaten hingga provinsi. Termasuk solusi untuk masalah perkotaan adalah penyediaan transportasi umum yang lebih baik.
“Yang jelas untuk permasalahan perkotaan, kita harus menggarap transportasi umumnya, kita pastikan transportasi umum ini aman nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia dan anak-anak,” ucap Gibran dalam debat kedua Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023). (dan)
