INDOPOSCO.ID – Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) mengungkapkan kekhawatiran bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) terancam batal, akibat berbagai masalah yang mengemuka dalam pelaksanaannya. Dalam diskusi akhir tahun yang diadakan, para peserta menyoroti sejumlah isu krusial yang dapat menghambat keberlangsungan proyek-proyek tersebut.
Salah satu alasan utama yang diungkapkan adalah kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan PSN. Banyak proyek yang dinyatakan sebagai PSN tidak melibatkan suara rakyat, sehingga menimbulkan keraguan akan manfaatnya bagi masyarakat luas.
Saut Situmorang, mantan wakil ketua KPK menegaskan, bahwa proyek yang tidak memenuhi kriteria strategis seharusnya tidak dilanjutkan, dan jika terus dipaksakan, akan berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Selain itu, kritik juga datang dari Prof. Andi Faisal yang menekankan bahwa pelaksanaan PSN dilakukan secara terburu-buru dan tanpa perencanaan yang matang. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari segi sosial maupun lingkungan.
“Proyek yang tidak dirancang dengan baik dapat merusak ekosistem dan mengabaikan kepentingan masyarakat,” katanya dalam sambungan online, Selasa (31/12/2024).
Pada kesempatan yang sama, M. Said Didu menambahkan, bahwa dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi di Indonesia menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan PSN.
Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat, maka proyek-proyek tersebut akan semakin jauh dari tujuan awalnya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Teguh Setya Bakti, pakar hukum tata negara menyoroti aspek hukum dari PSN yang dianggap melanggar berbagai peraturan yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa penetapan proyek tanpa dasar hukum yang jelas dapat berujung pada pembatalan proyek tersebut.
Dengan adanya potensi pelanggaran hukum, Pemuda ICMI menyerukan perlunya tindakan konkret, seperti pengajuan judicial review, untuk menantang kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat.
Dengan berbagai argumen dan bukti yang disampaikan, Pemuda ICMI menegaskan, bahwa jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan PSN, maka proyek-proyek tersebut berisiko untuk dibatalkan. (nas)
