INDOPOSCO.ID – Sudah saatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dievaluasi secara menyeluruh. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota DPR RI Almuzzammil Yusuf dalam keterangan, Kamis (19/12/2024).
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini, PKS mendukung wacana Pilkada melalui DPRD. Sehingga, dana besar negara yang dihabiskan untuk perhelatan Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
“Dalam beberapa Pilkada serentak terakhir dari 2017, 2018, 2020, dan 2024 total anggaran yang digelontorkan menyentuh kisaran Rp 80,65 triliun. Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, peningkatan infrastruktur jalan, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya,“ beber Muzzammil.
Ia menilai bahwa Pilkada langsung membuka potensi adanya konflik dan polarisasi di tengah masyarakat serta terjadinya diskriminasi pembangunan.
“Kita saksikan pada sejumlah daerah, selama ini terjadi konflik dan polariasi di tengah masyarakat dalam proses Pilkada langsung,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, terjadi pula diskriminasi pembagunan, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya.
“Pilkada melalui DPRD dapat meminimalisir bahkan menghilangkan berbagai bentuk kecurangan yang biasa terjadi pada Pilkada langsung,” terangnya.
Ia menambahkan, dalam Pilkada langsung selama ini berbagai kecurangan terjadi seperti politik uang, keberpihakan oknum aparat untuk mendukung calon tertentu, politisasi dana bansos, rekapitulasi suara, dan lain sebagainya.
“Jika Pilkada dipilih melalui DPRD, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan,” ujarnya. (nas)
