INDOPOSCO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meraih penghargaan lembaga paling informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP). Bawaslu mendapatkan total nilai 98,43 dan menjadi peringkat pertama dalam kategori lembaga non-struktural dengan klasifikasi Informatif.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima langsung anugerah tersebut dari Ketua KIP Donny Yoesgiantoro. Bagja menyebutkan anugerah ini merupakan komitmen nyata Bawaslu dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Dia juga berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance.
Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (17/12/2024) ini sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam sambutannya menyampaikan pencapaian lembaga dengan klasifikasi Informatif mencerminkan keseriusan lembaga ini dalam membangun kepercayaan publik.
“Total 363 Kementerian/Lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi. Sebanyak 162 mendapat predikat informatif, 139 tidak informatif yang mayoritas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga perguruan tinggi,” ungkapnya
Dia menyebut ada tujuh kategori Badan Publik yang difokuska oleh KIP, yakni Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Non-Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.
Dia berharap pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi Bawaslu dan lembaga lainnya untuk terus berinovasi dalam menyediakan informasi yang terbuka dan berkualitas. (dil)
Sebagai informasi berikut urutan lembaga non-struktural kualifikasi informatif :
1. Badan Pengawas Pemilhan Umum 98,43
2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi 97,40
3. Badan Amil Zakat Nasional 97,38
4. Komisi Pemilihan Umum 97,00
5. Ombudsman Republik Indonesia 95,43
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 95,00
7. Komisi Pemberantasan Korupsi 94.90
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdanganan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 93.00.
