INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan sejak dirinya menjabat sudah ada beberapa langkah kolaborasi dengan beberapa kementerian dengan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan eksistensi koperasi di Indonesia.
“Kemenkop banyak didatangi kementerian lain untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan memberdayakan koperasi,” ungkap Ferry, pada acara Lokakarya Nasional Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Inkopsyah BMT, di Sekolah Bisnis (SB) IPB University, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Di acara yang dihadiri Ketua PINBUK ICMI Aslichan Burhan dan Rektor IPB Prof Arif Satria, Wamenkop menjelaskan, kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi karena ada banyak lembaga ekonomi dan usaha yang berkembang di daerah transmigrasi yang bisa dikaitkan dengan koperasi atau Baitul Maal Tamwil (BMT) dalam pengembangan skala ekonominya.
Wamenkop menyarankan untuk membentuk badan hukum koperasi disana, karena itu yang paling cocok. Dan Menteri Transmigrasi merasa cocok dan akan mendorong lembaga-lembaga ekonomi yang ada di kawasan transmigrasi menjadi koperasi-koperasi.
“Nah, BMT-BMT yang ada di sekitar sana bisa memanfaatkan hal itu,” ujarnya.
Dengan Kementerian Desa, Ferry menyebutkan mereka menyampaikan dari sekitar 10 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hanya 300-an yang terbilang sukses. Itu pun rata-rata BUMDes yang mengelola destinasi wisata.
“Saya pun berpendapat, BUMDes itu sebaiknya berbadan hukum koperasi, sehingga nantinya BUMDes bisa menjadi milik masyarakat,” terangnya.
Bagi Ferry, bila BUMDes berbentuk koperasi maka akan menjadi lebih mudah dalam mengembangkan BUMDes yang ada di seluruh Indonesia.
“Ini akan menjadi kesepahaman bersama antara Kemenkop dengan Kemendes,” kata Wamenkop.
Kolaborasi berikutnya adalah dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Ternyata, lanjut Ferry, banyak pekerja dan calon pekerja yang akan berangkat ke negata tujuan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Diantaranya, biaya pelatihan, hingga living cost sampai dengan mereka mendapat kontrak kerja di suatu negara.
“Kementerian Perlindungan Pekerja Migran mencari kesana kemari dari kalangan perbankan termasuk KUR, tidak ada yang masuk skema seperti itu,” ucapna.
Namun, Wamenkop menyebutkan bahwa saat ini sudah menemukan formulasi penyelesaiannya.
“Jadi, nantinya, LPDB yang akan bridging terlebih dahulu untuk membiayai calon pekerja migran yang tengah menunggu kontrak kerja tersebut,” jelasnya.
Nantinya, menurut Wamenkop, LPDB bersama Bank BRI dan BNI yang akan membayarkan, semacam refinancing.
“Memang, bila koperasi banyak terlibat dalam segala proses ekonomi nasional, koperasi akan bisa gagah kembali dan turut banyak mensukseskan program-program pemerintah. Terutama, terkait program swasembada pangan dan energi,” tuturnya.
Bagi Wamenkop, sejatinya memang koperasi harus bisa masuk ke segala sektor usaha, termasuk minyak, gas, dan pertambangan lainnya. Contohnya, di Muara Enim, Sumsel, ada koperasi yang mampu menjalankan Drilling minyak.
“Itu sumur minyak eks Pertamina yang dikelola koperasi dan bisa kita drilling sendiri dengan menghasilkan minyak 15 barrel perhari. Kita akan masuk ke sumur yang ketiga,” kata dia.
Ferry mengaku sudah berkontak dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait hal itu, karena jumlahnya ada ribuan sumur semacam itu di Indonesia yang bisa dikelola koperasi.
“Koperasi akan kita dorong terus ke arah sana, karena kita mampu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPB Prof Arif Satria mengapresiasi langkah-langkah ekonomi kerakyatan yang sudah dijalankan Wamenkop Ferry. Salah satunya adalah hapus buku dan tagih kredit para petani dan nelayan (KUT) periode 1998-1999.
Rektor IPB juga bersepakat koperasi harus masuk ke sektor-sektor usaha besar agar menjadi semacam konglomerasi.
“Lihat saja industri es krim Campina asal Belanda itu koperasi. Di Amerika Serikat, sektor pertanian mereka itu dimiliki kekuatan besar bernama koperasi,” kata Prof Arif.
Bahkan, di Jepang, seluruh bisnis dan kegiatan usaha di sepanjang perairan Jepang dikelola oleh koperasi.
“Di Jepang, koperasi itu begitu berdaulat dan sudah menjadi satu kekuatan politik yang dahsyat,” kata Rektor IPB. (nas)
