INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan, era digital adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah terus berbenah, beradaptasi, dan maju untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern.
Memanfaatkan transformasi digital seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan INA Digital. Pemerintah dapat menghadirkan layanan publik lebih cepat, tepat, dan dapat diakses seluruh masyarakat. Termasuk mereka berada di wilayah terpencil.
“Reformasi birokrasi tidak akan bermakna jika layanan yang kita hasilkan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Layanan publik harus merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani,” kata Rini dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).
Kementerian PANRB berupaya menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah berkualitas, inklusif, dan berdampak kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah proses yang dinamis.
Maka diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak agar layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat hadir dan diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.
“Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal,” ucap Rini.
Demi mewujudkan hal tersebut, Kementerian PANRB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.
Ia percaya bahwa dengan koordinasi yang kuat dan ekosistem kolaboratif, pemerintah dapat mengatasi berbagai kendala, seperti kapasitas ASN yang terbatas, infrastruktur dan anggaran yang tidak memadai, dan proses bisnis yang kompleks dan tidak terintegrasi. (dan)
