INDOPOSCO.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung penuh adanya keterbukaan informasi publik, antikorupsi dan semangat gotong royong dalam menjalankan tugas mensukseskan pembangunan 3 juta rumah.
Hal tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pembentukan organisasi yang bekerja sebagai tim kerja yang solid dan siap berkoordinasi dengan mitra kerja bidang perumahan.
“Jadi saya nyatakan Kementerian saya (Kementerian PKP-red) terbuka 100 persen. Kami ingin menjadi kementerian yang transparan dan mendukung antikorupsi,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Sebagai bentuk keterbukaan informasi tersebut, imbuh Menteri PKP, dirinya bahkan meminta agar seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan rapat secara terbuka.
Bahkan rapat-rapat yang dipimpinnya secara langsung guna membahas mengenai program dan rencana penyusunan struktur organisasi dan tata kerja disiarkan secara live streaming melalui akun media sosial Youtube @KementerianPKP.
Sebagai informasi, akun Youtube @Kementerian PKP saat ini baru memiliki 5.89K subscribers dan 198 video dan 564,076 views.
“Di Kementerian PKP tidak ada rapat tertutup. Semua rapat kami terbuka pakai Youtube Kementerian PKP. Keterbukaan itu betul-betul di-briefing oleh Presiden saat kami mengikuti pembekalan di Magelang agar kami bekerja sebagai superteam bukan superman,” tandasnya.
Sedangkan sebagai upaya mendorong efiseinsi uang negara, Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari para koruptor untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah untuk rakyat.
Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengupayakan penurunan harga rumah sehingga masyarakat memiliki harapan untuk tinggal di rumah yang layak huni.
“Kami akan menggunakan tanah sitaan dari para koruptor untuk rumah rakyat dan mengumpulkan berbagai mitra sehingga harga rumah bukan naik tapi turun. Jadi rakyat kecil misalnya ASN yang ngga pernah punya rumah, TNI yang ngga punya rumah juga masih banyak dan guru yang ngga punya rumah ada harapan untuk memiliki rumah layak huni,” terangnya.
Dalam penyusunan struktur organisasi, Menteri PKP yang juga pernah menjadi anggota DPR selama 15 tahun itu, juga berupaya agar nantinya organisasi yang dibentuk menjadi struktur yang progresif revolusioner. Hal ini guna mempermudah kinerja kementerian dalam melaksanakan tugas pembangunan 3 juta rumah.
“Saya mohon usulan struktur organisasi Kementerian PKP dibuka dan mohon masukan dari teman-teman semua termasuk anggota Komisi V DPR. Anggaran makin kurang tapi target makin tinggi dan hal itu hanya bisa dijawab dengan tranparansi, antikorupsi dan gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia,” tandasnya.
Tak hanya itu, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI bahkan Menteri PKP mengusulkan bahwa pembahasan anggaran hingga satuan tiga juga bisa dibahas dan disetujui bersama dengan anggota legislatif di DPR.
“Untuk satuan tiga (Kementerian PKP-red) juga bisa dilihat Komisi V. Kami tahu bahwa dukungan dari Komisi V sangat penting. Kami yakin pemerintahan ini dapat berjalan baik dengan dukungan DPR sejak awal Kementerian ini dibentuk,” harapnya. (srv)
