INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset milik Pemprov DKI Jakarta yang bernilai Rp604,2 triliun.
“PDI Perjuangan terus mendukung pembentukan pansus aset dan mendorong penerapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2021 yang mengatur penyelesaian kewajiban prasarana dan sarana di kawasan perumahan dan permukiman,” kata Imah kepada indopos.co.id di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Anggota Fraksi PDIP ini pun mengungkapkan bahwa pembentukan pansus akan melibatkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Kami ingin memastikan bahwa semua aspek terkait aset Pemprov DKI Jakarta ditangani secara serius. Melibatkan Kejaksaan Tinggi sangat penting untuk mengawasi dan menyelidiki permasalahan yang ada,” ujarnya.
Dalam laporan BPK, terdapat sejumlah temuan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset, yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
“PDIP menilai bahwa tanpa penanganan yang tepat, permasalahan ini dapat berlanjut dan berdampak negatif pada pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Ima menambahkan bahwa Pansus akan berfungsi untuk menggali informasi lebih dalam dan melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang bermasalah.
“Kami akan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk Kejaksaan, untuk memastikan bahwa setiap aset dikelola dengan baik dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya,” tegasnya.
Partai ini juga mengingatkan bahwa pembentukan Pansus bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus menjadi langkah nyata untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah.
“Kami ingin agar masyarakat DKI Jakarta melihat bahwa kami serius dalam menangani masalah ini dan tidak akan ragu untuk bertindak jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang,” pungkas Ima.
Dengan dorongan ini, PDIP berharap pembentukan pansus dapat segera terwujud sehingga masalah aset yang melibatkan nilai besar dapat diselesaikan dengan efektif.
“PDIP berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan aset di DKI Jakarta demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (fer)
