INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menyoroti polemik penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berafiliasi dengan organisasi masyarakat FBR di Kawasan Wisata Ancol, Jakarta Utara.
Berdasarkan informasi yang diterima dari PT. Pembangunan Jaya Ancol, telah disediakan gerobak sebagai bentuk dukungan modal. Namun, muncul keluhan terkait distribusi gerobak yang dinilai tidak merata.
“Saya mempertanyakan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, sehingga kebijakan tersebut memicu protes dari para PKL,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID pada Minggu (13/10/2024).
Menurutnya, persoalan ini harus dikaji secara mendalam guna memastikan solusi yang adil dan tepat bagi semua pihak, agar masalah ini tidak terus berlarut-larut.
“Saya akan mendorong pertemuan antara PKL, PT. Pembangunan Jaya Ancol, dan Dinas PPKUKM, yang akan difasilitasi oleh Komisi B untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” ujarnya.
Politikus PKS itupun menambahkan, penataan PKL harus mempertimbangkan kesejahteraan pedagang yang berkontribusi pada perekonomian lokal, bukan hanya aspek estetika. Pemerintah perlu menciptakan saluran komunikasi yang efektif agar aspirasi pedagang dapat terakomodasi dalam setiap kebijakan.
“Komisi B akan menampung aspirasi PKL yang diwakili oleh organisasi FBR, serta mendengarkan tanggapan dari pihak Ancol dan pemangku kepentingan terkait dalam kebijakan penataan PKL ini,” pungkasnya. (fer)
