INDOPOSCO.ID – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni menerima kunjungan kehormatan The Military Legislative Affairs Delegation of the Chinese People’s Liberation Army (CPLA) di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu (4/9/2024) sore.
Rombongan delegasi CPLA berjumlah delapan orang yang dipimpin Major General Wang Ling yang juga merupakan Kepala biro hukum Central Military Commission (CMC) disambut langsung oleh Pangdam IX/Udayana dan didampingi oleh Kasdam IX/Udayana, Asintel, Aspers Kasdam dan Kakumdam IX/Udayana.
Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan persahabatan delegasi urusan legislatif militer CPLA yang bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik antara militer Indonesia dan militer China.
Pangdam mengucapkan selamat datang kepada rombongan Delegasi CPLA, serta mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga seraya memperkenalkan pejabat yang mendampinginya.
Begitu juga dengan pimpinan Delegasi CPLA, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Pangdam IX/Udayana beserta stafnya seraya memperkenalkan rombongan yang mendampinginya.
Pangdam menyampaikan institusi TNI khususnya TNI AD memiliki kecabangan yang khusus menangani permasalahan hukum yaitu korps hukum TNI AD. Dengan tugas pokok yaitu memberi bantuan hukum dan dukungan hukum, serta perundang-undangan bagi prajurit beserta keluarganya.
“Bantuan hukum diberikan kepada prajurit dan keluarganya yang sedang mengalami permasalahan hukum baik pidana, perdata, TUN (Tata Usaha Negara), maupun agama, kemudian dukungan hukum juga diberikan kepada prajurit dalam rangka menunjang tugas operasi dengan harapan tidak melakukan pelanggaran hukum,” kata Pangdam seperti dilansir Antara.
Secara terpisah, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana dalam keterangannya menyampaikan dalam kunjungan yang dilakukan oleh Delegasi The Military Legislative Affairs Delegation of CPLA di Makodam IX/Udayana, salah satu fokus utama pembahasan adalah mengenai hukum militer.
“Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai kerangka hukum militer yang efektif, dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan,” katanya. (dam)
