INDOPOSCO.ID – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (9/7/2024) lalu. Namun hingga kini masih menyisakan silang pendapat di sejumlah kalangan masyarakat, bahkan antaranggota legislatif sendiri.
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil pemantauan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Mekah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Tetapi beberapa kalangan mengecam pembentukan pansus ini karena menyalahi prosedur.
Setidaknya ada tiga catatan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah Haji 2024. Di antaranya, soal manajemen kuota haji, mulai dari isu pergeseran kuota reguler, kesempatan/momentum mengurangi masa tunggu, kuota tambahan haji.
Lalu, masalah manajemen pembiayaan haji, mulai dari isu pengaruh pergeseran kuota terhadap nilai manfaat, peningkatan biaya tak sejalan pelayanan, lalu soal komunikasi Kementerian Agama dengan DPR RI.
Dan, tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah haji, salah satu isunya terkait ketegasan pemerintah terhadap layanan haji dari Pemerintah Arab Saudi, kemudian keterlibatan lembaga dan instansi dalam proses rekrutmen sumber daya manusia (SDM) petugas haji.
Pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto saat meninjau langsung ke lokasi pemondokan jemaah haji. Dia menilai, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung lebih baik dibandingkan sebelumnya.
“Buktinya, tidak ada penelantaran dan penumpukan jemaah haji di Muzdalifah seperti tahun lalu,” tegasnya dalam keterangan, Minggu (14/7/2024).
Menurutnya, jemaah haji juga mengaku senang dengan pelayanan yang diberikan. “Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar. Jemaah bisa beribadah dengan baik,” ujar Yandri.
Padahal, jamaah haji Indonesia tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Bukan perkara mudah mengkoordinasi dan memastikan pelaksanaan haji berjalan baik. Pada konteks ini, amirul hajj dan segenap jajarannya berhasil mewujudkan itu.
“Jika terdapat kekurangan, sudah pasti ada tetapi bukan bersifat major dan signifikan,” ucapnya.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla. Ia menilai Kementerian Agama RI sudah berupaya menyelenggarakan haji 2024 dengan maksimal.
Menurutnya, ibadah haji tahun ini telah diselenggarakan dengan baik. Pria yang akrab disapa Gus Ulil itu mengakui masih terdapat kekurangan, tetapi menurutnya Kementerian Agama RI telah berusaha sebaik mungkin.
“Kami memandang penyelenggaraan haji sudah cukup baik, dan usaha dari pihak pemerintah, terutama Kemenag sudah sangat maksimal. Pemerintah Saudi juga sudah mengupayakan sebaik mungkin penyelenggaraan haji,” katanya.
Adapun mengenai kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji, Gus Ulil menilainya sebagai efek wajar dari “eksperimen” kebijakan yang dilakukan Arab Saudi.
“Tentu saja dalam fase seperti ini ada sedikit masalah, tetapi bagi kami itu tidak mengurangi apresiasi PBNU kepada Kemenag, kepada pemerintah Saudi, dan kepada Menteri Agama Gus Yaqut yang sudah berusaha keras menyelenggarakan haji dengan baik,” ujar Gus Ulil.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga petinggi Muhammadiyah Buya Anwar Abbas menyayangkan penilaian anggota Timwas DPR RI. Dalam keterangan, ia mengatakan para petugas haji tahun ini sudah bekerja dengan baik, apalagi para jemaah juga mengapresiasi kinerja petugas haji.
“Saya melihat haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Ini usai saya berdiskusi dan tanya ke beberapa pihak, dari segi prasarana dan pelayanan,” katanya.
Maka dari itu, pria yang akrab disapa Buya Anwar ini menuturkan penilaian miring terhadap kinerja Menteri Agama menunjukkan masih kurangnya literasi anggota Timwas DPR terhadap tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
Atau, bisa juga karena faktor lain yang membuat timwas haji bentukan DPR selalu menggunakan kacamata kuda dalam melakukan penilaian. “Residu pilpres ini membuat publik menaruh curiga bahwa Tim Pansus Hak Angket Haji tidak bekerja secara profesional,” katanya.
“Aroma balas dendam politik sangat pekat tercium, sehingga mengaburkan tujuan utama dari evaluasi haji,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Mustolih Siradj yang menyatakan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama dari tahun ke tahun semakin baik.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” kata Mustolih.
Apabila masih ada kekurangan, dia berpendapat hal tersebut manusiawi dan menjadi pekerjaan rumah yang harus sama-sama diselesaikan segera. (nas)
