INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus mengakui kelengahan dalam pengamanan Pusat Data Nasional (PDN). Pasalnya, pengakuan tersebut justru dapat menarik dukungan masyarakat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad dalam keterangan, Minggu (30/6/2024).
Ia mengatakan, kelengahan pemerintah terkait PDN sangat memalukan. Mirisnya lagi pemerintah saling menyalahkan.
“Justru ini saatnya kita lakukan evaluasi dan mencari solusi. Ini kepentingan negara, kepentingan bersama,” ucapnya.
“Kan kita jadi tahu, sistem kita ternyata lemah, back up data yang paling sederhana dalam skema pengamanan siber saja kita tidak punya. Kita juga jadi tahu kan, ketidakmampuan negara memberantas judi online, karena ternyata kitanya sendiri tidak tangguh,” imbuhnya.
Dia mempertanyakan, sistem pengamanan data yang dikelola pemerintah. Sebab, keamanan siber lembaga negara atau kementerian RI terlalu sering dibobol, seperti Polri, Kemenkes, Kejaksaan, DPR RI, dan sebagainya.
“Bahkan di antara pelakunya baru saja punya KTP. Jadi, sistem yang dibuat masih terlalu lemah, karena mudah dibobol oleh remaja,” katanya.
“Dan sekarang PDN yang langsung di bawah Presiden. Jelas semakin memalukan,” imbuhnya.
Ia menyarankan agar Presiden membentuk tim terpadu yang menjaring SDM-SDM yang lebih kompeten untuk keamanan siber dari berbagai serangan. Tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga agar sistem lebih kuat ke depan.
“Lha ini kok malah gengsi mengakui kelengahan. Mau gengsi atau selamatkan negara?” ucapnya.
Ia menambahkan, tim tersebut, tidak sekadar untuk keamanan siber, tapi juga penanganan kejahatan judi online, prostitusi online, pornografi, dan cyber crime lainnya, yang sangat mudah diakses oleh anak-anak. (nas)
