INDOPOSCO.ID – Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal di sejumlah universitas saat ini tengah menjadi sorotan, karena dinilai memberatkan mahasiswa. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan, perlunya pembiayaan secara proporsional agar UKT tidak terlalu membebani mahasiswa.
“Masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (22/5/2024).
Dia menjelaskan, bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan signifikan.
“Solusi-solusi pemerintah yang menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa,” ungkapnya.
Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan.
“Perguruan tinggi juga diberi advokasi lah agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya mengejar bebasnya,” katanya.
“Kan PTNBH itu dia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak, gitu kan. Itu juga tidak fair,” imbuhnya.
Wapres mengatakan, bahwa distribusi beban biaya pendidikan harus proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Solusinya, menurut dia, menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian.
“Persoalan mahalnya biaya kuliah ini akan bisa diatasi jika proporsionalitas pembiayaan terbangun di antara ketiga pihak tersebut,” ucapnya.
Terkait perdebatan soal kuliah sebagai kebutuhan tersier, Wapres berpendapat bahwa pendidikan tinggi tetap penting meskipun tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi.
“Menurut saya, tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi itu juga penting, karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.
Ia berharap agar masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan istilah tersebut. “Istilah tersier itu kemudian jadi masalah yang sebaiknya nggak usah kita gunakan istilah itu. Tapi, istilahnya lebih pada kebutuhan kita dan tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. Barangkali dicairkan saja,” ujarnya. (nas)
