INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya terkait informasi dan akses yang luas bagi PMI.
“Program Protect Indonesia ini untuk memberikan informasi dan akses terkait migrasi aman, perlindungan hak-hak ketenagakerjaan, dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” terang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan, Rabu (15/5/2024).
Ia mengapresiasi komitmen dari Uni Eropa, ILO dan UNODC untuk terus mendukung pemerintah melindungi PMI dan anggota keluarganya. Untuk menjawab kebutuhan layanan terpadu dan terkoordinasi dari desa, menurut Ida, sejak tahun 2019 Kemnaker dan ILO telah bekerja sama mendirikan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (PILTSA-MRC).
“Kami telah dirikan di 4 Kabupaten percontohan meliputi, Cirebon, Tulungagung, Blitar, dan Lampung Timur,” bebernya.
Ia menyebut, sebanyak 5.268 pekerja migran, 90 persennya merupakan pekerja perempuan. Mereka telah dilayani oleh PILTSA-MRC. Dan sebanyak 138 pekerja migran telah mendapatkan layanan informasi ketenagakerjaan. Lalu juga layanan psikososial, kesehatan, bantuan sosial, penanganan kasus, bantuan hukum. Dan berbagai pelatihan perencanaan pra migrasi, manejemen keuangan dan hak-hak ketenagakerjaan yang diberikan kepada calon dan purna pekerja migran perempuan, keluarganya juga masyarakat.
“Ini wujud kepedulian Kemnaker untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kebijakan dan manajemen migrasi kerja yang responsif gender,” ucapnya. (nas)
