INDOPOSCO.ID – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie membuat geger dunia maya lantaran membeberkan sejumlah fakta dua Pemilu, pada tahun 2024 dan 2019.
Jimly menyoroti jumlah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilu 2024 lebih sedikit daripada edisi sebelumnya pada 2019.
Hal itu diungkapkan Jimly di akun X miliknya @JimlyAs. PHPU yang masuk ke MK pada Pemilu 2024 hanya separuh dari lima tahun lalu.
“Prkara PHPU Pemilu 2024 di MK 278, jauh lebih sdikit dari 2019 sebnyak 340 prkara,” cuit Jimly sebagaimana dikutip Indopos.co.id, Rabu (27/3/2024).
Mantan hakim MK tersebut juga mengungkapkan jumlah petugas pemilu 2024 yang meninggal dunia jauh lebih sedikit dibanding pada 2019.
Pada edisi sebelumnya jumlah petugas yang meninggal ratusan orang. Tahun ini tercatat sebanyak puluhan orang meninggal.
“Ptugas pemilu 2024 yg mnnggal 94 orang, jauh lebih sedikit dari 2019, 894 orang,” sambung Jimly.
Senator DPD RI ini juga menyinggung mengenai posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut berkampanye pada Pemilu 2019. “Jokowi sbg petahana jg aktif kmpanye di 2019, sdgkan di 2024 ia tdk kmpanye,” ungkapnya.
Pada akhir unggahannya, Jimly kemudian menanyakan mana yang lebih baik di dua edisi Pemilu tersebut. “Apa tdk berarti pemilu 2019 lebih buruk?” tanyanya.
Alhasil, cuitannya yang diposting pada Selasa (26/3/2024) dan dilihat lebih dari 70 ribu tayangan itupun langsung ramai ditanggapi warganet, bahkan mayoritas bernada negatif.
“2024 Jokowi tidak kampanye. Ini lucu sih,,’ cuit pemilik akun @4a***.
“Setelah sy mengikuti cuitan cuitan pak @JimlyAs sy semakin meragukan keadilanndi MK, siapa bilang jokowi tdk kampanye? Kalau jokowi tdk kampanye, apa alasan mempercepat pencairan dana bansos? Wong jokowi juga sdh mengakui dia akan cawe cawe, ternyata usia tdk menjamin semkn baik,” cetus akun @Qian***.
“Koq bisa ngomong Jokowi nggak ikut kampanye di 2024 disampaikan sekelas Prof ini, itu terang benderang iklan di TV promosikan PSI yg diputar setiap saat jelang pemilu, itu entah ratusan rubu atau jutaan banget Foto bapak&anak tersebar cepat se Indonesia,” tulis akun @agusupri****.
“Tp pelanggarannya lebih massive termasuk di MK dimana anda terkait didalam nya. Sudah anda buktikan secara etika, Paman bersalah, artinya memang keputusan MK ada cacat. Hanya karena sudah terlewat, keputusan tidak bisa dianulir, tp anda buktikan sendiri memang itu kecacatan hukum,” cuit akun @myd**. (dil)
