INDOPOSCO.ID – Amerika Serikat pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Demokrasi ketiga di Seoul, Korea Selatan, meluncurkan Jaringan Demokrasi Pemuda Global (Global Youth Democracy Network) bersama Komunitas Demokrasi.
“Kaum muda di seluruh dunia akan diundang untuk bergabung dalam jaringan ini,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Uzra Zeya seperti dikutip Antara, Rabu (20/3/2024).
Jaringan itu, ujarnya, akan memungkinkan kaum muda berinteraksi melalui platform daring, belajar dari program digital, bertukar perspektif, serta melibatkan para pembuat kebijakan.
Peluncuran tersebut diumumkan pada Selasa (19/3) oleh Zeya selama KTT, yang mencakup lebih dari 50 sesi.
Sesi-sesi itu berfokus pada keterlibatan pemuda dan masyarakat sipil dalam berbagai isu, mulai dari peningkatan pemberantasan korupsi hingga peningkatan integritas informasi.
Zeya mengungkapkan ada tiga hal penting yang dihasilkan dari keseluruhan KTT Demokrasi sejak pertemuan global itu diselenggarakan dua tahun yang lalu.
Pertama adalah bahwa demokrasi yang bertahan lama. Kelompok negara demokrasi pertama, besar dan kecil, baru dan mapan, Timur dan Barat, bekerja keras melaksanakan lebih dari 750 komitmen sejak KTT pertama.
Mereka menjalankan upaya untuk memperkuat institusi demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan mempercepat pemberantasan korupsi.
Kedua, demokrasi yang beradaptasi. KTT Demokrasi ketiga memperluas upaya untuk mengatasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan (AI) dan teknologi baru bagi negara-negara demokrasi.
“Mulai dari pedoman baru bagi platform teknologi untuk melindungi pembela hak asasi manusia secara daring, hingga perluasan upaya kolektif yang dipimpin oleh AS untuk mengekang penggunaan spyware komersial yang opresif,” katanya.
Pedoman itu, ujarnya, juga mencakup rencana aksi baru yang diusung AS menyangkut perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
“Negara-negara demokrasi bekerja sama dengan lebih banyak aktor, terutama sektor swasta, untuk memajukan masyarakat yang lebih menghormati hak dan memiliki ketahanan,” kata dia.
Ketiga, demokrasi tidak boleh diperuntukkan bagi sebagian orang, melainkan harus dilakukan untuk semua pihak, seperti yang diumumkan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken di Seoul.
Menurut Zeya, KTT ketiga ini menegaskan bahwa, pada tahun yang diwarnai pemilihan umum, pihaknya harus memastikan bahwa proses pemilu bersifat inklusif dan menghilangkan hambatan terhadap partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan individu terpinggirkan lainnya.
Pada KTT Demokrasi, Menlu AS Antony Blinken juga mengumumkan Rencana Aksi Nasional baru mengenai Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.
Rencana aksi itu menetapkan lebih dari 40 tindakan nyata di 16 lembaga pemerintah untuk membantu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (wib)
