INDOPOSCO.ID – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana disuarakan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100, sangat beralasan secara hukum.
Petrus menegaskan, Presiden Jokowi dari sejumlah perilaku dan tindakannya tidak konsisten, bahkan sering berbohong dan tidak beretika yang dipertontonkan secara terbuka.
“Sehingga hal itu berdampak buruk pada pendidikan politik pada generasi muda dan bertentangan dengan TAP MPR Tentang Etika Bernegara,” ungkap Petrus seperti dikutip, Minggu (21/1/2024).
Petrus melanjutkan, Presiden Jokowi juga secara nyata membangun dinasti politik dan nepotisme dalam pemerintahannya, yang secara langsung mengancam demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam konteks menghadapi Pilpres 2024.
Sehingga, sambungnya, hal itu bertentangan dengan UUD 1945 karena dinasti politik Jokowi sudah menyandera Mahkamah Konstitusi (MK).
Di samping itu, dinasti Jokowi juga melahirkan potensi terjadinya nepotisme dalam pengelolaan keuangan daerah dari sudut pandang UU Keuangan Daerah, terkait hubungan Pusat dan Wali Kota Surakarta serta Wali Kota Medan.
“Sebagai seorang Presiden yang dinilai berbohong, tidak beretika dalam relasi kekuasaan dan politik dikhawatirkan Presiden Jokowi berada dalam posisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, di samping pelanggaran hukum lainnya, termasuk korupsi yang dilakukan akhir-akhir ini oleh Menteri-Menteri Jokowi yang nilainya fantastis,” ungkap Petrus.
“Dengan demikian usul pemakzulan sangat beralasan hukum, unsur terpenuhi dan layak didukung,” pungkasnya. (dam)
