INDOPOSCO.ID – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani merespons, pengaduan overcharging biaya penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sebab, overcharging atau pungutan biaya tidak wajar, telah menjadi permasalahan dihadapi mereka.
Seharusnya Perusahaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dalam memberikan pelayanan kepada para Pekerja Migran Indonesia.
Hal tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan hak asasi manusia para pekerja migran. Maka langkah-langkah tegas harus diambil.
”BP2MI akan mengambil, tindakan tegas bagi seluruh P3MI yang tidak kooperatif dengan pemerintah,” kata Benny di Jakarta dikutip, Selasa (16/1/2024).
“Walaupun BP2MI tidak memiliki kewenangan menindak para pelaku overcharging, paling tidak kami akan bersurat untuk mengantarkan korban menempuh jalur hukum,” tambahnya.
Dalam upayanya menekan overcharging, BP2MI mendorong seluruh P3MI memastikan bahwa biaya penempatan pekerja migran tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kita harus bersama-sama mengedepankan kemanusiaan dalam pelayanan kepada pekerja migran. Kami mendesak mereka (P3MI) untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” ujar Benny.
BP2MI menerima 113 pengaduan ihwal permasalahan dugaan pembebanan biaya penempatan berlebih kepada PMI di Hongkong, yang melibatkan 30 P3MI pada periode Desember 2022 sampai Desember 2023. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 70 pengaduan telah selesai. (dan)
