INDOPOSCO.ID – Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Sulawesi Selatan (Ampera Sulsel), Kepala Desa se-Sulawesi Selatan yang bernaung dalam Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD-APDESI), tokoh masyarakat dan mahasiswa menggelar demontrasi guna menuntut Bahtiar Baharuddin untuk segera mundur dari jabatanya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel.
Alasanya tak main-main, karena telah banyak melakukan kebijakan yang penuh kontroversi tidak pro rakyat, hanya mementingkan kepentingan segelintir orang (pengusaha) dan bahkan di tengah kondisi Pemprov Sulsel yang terancam bangkrut akibat APBD defisit 1,5 triliun, justru berfoya-foya menyewa helikopter walaupun itu untuk kunjungan dinas ke daerah.
“Sehubungan dengan banyaknya fenomena sosial yang berasal dari kebijakan-kebijakan PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang kami anggap tidak pro-rakyat dan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang (pengusaha) maka kami dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Sulawesi Selatan meminta Bapak Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin untuk mundur dari jabatanya,” demikian ditegaskan Koordinator Lapangan Aksi dari Ampera Sulsel, Fahmi Sofyan dalam orasinya di Depan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/12/2023).
“Rakyat sudah tidak percaya lagi anda. Kami datang ke sini tidak lagi mau bertemu dengan anda. Kami tak butuh penjelasan lagi atas kebijakan anda yang kontroversi syarat tidak pro rakyat, tapi justru mementingkan urusan pengusaha yang merugikan masyarakat. Ini kebijakan yang KKN. Karena itu kami datang untuk mendesak anda mundur dari jabatan Pj Gubernur,” sambung Fahmi.
Tak hanya kontroversi di atas, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin pun baru-baru telah melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat dan membuat Provinsi Sulsel menjadi daerah yang gagal pembangunanya. Dia telah memotong anggaran pembangunan Jalan dan Jalur Pedestrian kawasan Center Point of Indonesia di Kota Makassar.
“Jalur ini menunjang akses RS OJK di CPI yang ditarget untuk diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jalur yang dianggarkan 12,5 Miliar dipangkas 10 Miliar menjadi 2,5 Miliar. Padahal, pembangunan jalan akan segera diresmikan Bapak Presiden Jokowi, tapi sekarang karena ulah seorang Pj Gubernur yang tidak bertanggung jawab, Presiden gagal datang meresmikan. Kebijakan ini sangat konyol, merugikan rakyat hanya untuk mengutamakan kepentingan pengusaha dan politik tertentu,” tegas Fahmi.
Sementara itu dari APDESI membacakan pernyataan sikap yang intinya menolak dan meminta Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional. Pernyataan sikap itu dibacakan Ketua APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usni atau biasa disapa Ayu terkait sejumlah langkah serta kebijakan kontroversial yang pernah dilontarkan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin yang bersinggungan langsung dengan kepentingan APDESI terutama menyangkut pengalokasian dana desa untuk proyek Pisang Cavendish.
“Kebijakan penganggaran ini selain secara prosedural menyalahi aturan karena tidak melalui mekanisme penganggaran juga berpotensi bersinggungan dengan aspek pidana,” ucap.
“Sejak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai PJ Gubernur Sulsel, masa jabatannya kini genap tiga bulan. Dalam rentang waktu yang terbilang singkat ini, Bahtiar sudah berulangkali melakukan blunder, yakni menyebutkan APBD Sulsel mengalami defisit hingga 1,5 triliun sehingga Sulsel terancam mengalami kebangkrutan. Tapi kok menyewa heli keliling daerah. Ini tentu penyimpangan fatal, melakukan pemborosan anggaran. Masyarakat dibohongi. Maka harus mundur,” pinta Ayu.
Tidak hanya itu, dalam demonstrasi ini, para orator demo juga menyebut Pj Gubernur melakukan pembelian mobil dinas mewah berupa Toyota Alfard serta menyiapkan fasilitas karaoke di Kantor Gubernur yang bisa mengganggu kinerja birokrasi. Mengetahui inkonsistensi Pj Gubernur publik pun ramai-ramai menyebut Pj Gubernur tidak konsisten dalam ucapan dan perbuatan dan hal tersebut menjadi viral di media sosial.
Hal lain yang dipermasalahkan pendemo adalah tindakan Pj Gubernur yang memangkas anggaran rumah sakit di Bone yang dari 70 miliar menjadi 20 miliar padahal warga Bone serta masyarakat kabupaten sekitarnya memerlukan rumah sakit dengan fasilitas lengkap agar tidak perlu setiap saat harus dirujuk ke Makassar yang jaraknya ratusan kilometer dari Kota Bone.
“Akibat inkonsistensi yang dipertontonkannya secara vulgar APDESI menduga PJ Gubernur mengusung kepentingan partai politik tertentu sehingga salah satu alasan mendasar para pendemo mendesak Pj Gubernur dicopot agar netralitas kepala daerah bisa terjaga menjelang Pemilu 2024,” tegas Ayu.
Perlu diketahui, tuntutan mundur Pj Gubernur Sulsel oleh para pendemo cukup beralasan mengingat pesta demokrasi merupakan agenda strategis bangsa yang seluruh proses hingga hasil akhirnya harus dijaga agar tetap legitimate. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan terutama pejabat publik termasuk kepala daerah sejak awal berpotensi menimbulkan kegaduhan yang berujung caos.
Berdasarkan tugas dan Wewenang Pj Gubernur dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi diantaranya Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang sepintas nampak sederhana karena merupakan standar bagi pejabat publik apalagi dalam pelaksanaannya dibantu aparat keamanan yang selalu siap setiap saat sehingga sering sepelekan.
Menjelang Pemilu seperti sekarang tingkat kerawanan terus meningkat terutama jenis kerawanan yang nonfisik seperti kejahatan cyber serta serbuan hoaks yang justru menimbulkan akibat yang jauh lebih dahsyat di tengah masyarakat. Pernyataan Pj Gubernur yang disampaikan tanpa mempertimbangkan aspek politik, sosiologis maupun psikologis masyarakat justru memicu kontroversi menyebabkan polemik serta keterbelahan masyarakat disadari atau tidak oleh yang bersangkutan.
Pentingnya memahami kondisi psikologis publik menjelang pemilu dengan silang sengkarut kepentingan membutuhkan kearifan serta kedewasaan sikap para pemimpin. Sikap ini yang diabaikan oleh Pj Gubernur sehingga mengakibatkan turbulensi yang tidak lagi bisa dikendalikan. Kondisi ril ini yang mendasari APDESI, mahasiswa serta masyarakat menggelar demonstrasi menuntut mundur Pj Gubernur Sulsel sebagaimana terlihat pada spanduk, pernyataan sikap hingga yel-yel yang disampaikan selama demonstrasi berlangsung.
“Situasi kritis ini mengharuskan Mendagri untuk segera mengambil langkah tegas mencopot Pj Gubernur Sulsel untuk menciptakan iklim yang kondusif menjelang pemilu serentak 2024,” tegas para pendemo. (srv)
