INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus lebih teliti dalam memberikan bantuan pangan untuk keluarga risiko stunting (KRS), agar tepat sasaran.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan, Rabu (15/11/2023).
Ia mengatakan, bantuan pangan kepada keluarga risiko stunting (KRS) sebagai salah satu upaya percepatan penurunan angka stunting di titik hulu. Jadi harus dipastikan penerimanya tidak salah sasaran.
Dengan bantuan pangan tersebut, masih ujar Netty, ada perbaikan gizi keluarga. Sehingga remaja calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang memiliki balita dalam keluarga terpenuhi kebutuhan gizinya.
“Bantuan pangan tersebut harus dikonsumsi oleh anggota keluarga, jangan dijual atau salah sasaran diterima oleh keluarga yang tidak membutuhkan,” tegasnya.
Berdasarkan Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia tahun 2022, terdapat 13,5 juta lebih keluarga berisiko stunting di Indonesia.
“Dalam penyaluran bantuan, pemerintah harus menggandeng berbagai unsur, agar dapat memantau pangan tersebut dikonsumsi oleh orang yang tepat,” ungkapnya.
“Libatkan para Pembina Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) atau kader KB serta tokoh masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Selain memberikan bantuan pangan tinggi gizi, dikatakan Nett, pemerintah juga fokus pada penanganan stunting di titik hulu. Seperti program pencegahan stunting pada calon pengantin putri dan laki-laki dengan menggencarkan edukasi dan sosialisasi.
“Para penghulu dan penceramah nikah dapat dilibatkan dengan menyampaikan muatan ceramah tentang risiko stunting dan cara pencegahannya,” katanya. (nas)
