INDOPOSCO.ID – Tudingan Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono soal aparat yang tidak netral di Pemilu 2024, dinilai pernyataan yang tendensius dan terkesan playing victim.
Caleg PSI DPR RI dapil Jatim IX, Kardono Setyorakhnadi mengungkapkan, pernyataan Aiman soal adanya peran aparat untuk memenangkan salah satu paslon tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
“Saya melihat tudingan Aiman dan TPN sebagai tudingan yang tendensius, juga terkesan playing victim,” kata Kardono kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 12 November 2023.
Kardono menambahkan, terkait sial isu perusakan baliho yang di framing oleh TPN juga terkesan playing victim. Menurutnya, pencopotan juga tidak hanya terjadi pada baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Di setiap pemilu, hal seperti itu selalu terjadi. Dan bukan hanya baliho ganjar-mahfud, ataupun PDIP saja yang mengalaminya. Baliho PSI pun banyak yang dirusak dan hilang, ada di sejumlah daerah, dan kami tak ingin menduga-duga atau berprasangka buruk bahwa itu aparat. Bisa saja itu memang operasi yustisi dari Pemda setempat, dan kami tak ingin berspekulasi apa pun. Terutama menuding aparat,” ujarnya.
Untuk saat ini, Kardono menekankan bahwa, TNI, Polri dan jajaran aparat lainnya terus berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
“Itu adalah hal yang tak bisa ditawar. Selain itu, saya juga melihat bahwa secara umum dan secara institusi, aparat pemerintah yang sekarang secara terbuka mengumumkan netralitasnya. Di sinilah saya melihat ada playing victim di sana,” ucapnya.
Disisi lain, Ia juga menyinggung soal pemasangan CCTV di KPU. Pasalnya, kata Kardono, terkait hal tersebut sudah ada MoU antara Polri dan penyelenggara Pemilu untuk kepentingan pengamanan pesta demokrasi.
“Ketua KPU sudah menjelaskan ini adalah hasil MoU dengan Polri untuk mengamankan pemilu, tetap saja diserang. Lalu apa mereka maunya, polisi disuruh diam saja tak melakukan pengamanan, kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab, kalau tidak puas, kan tinggal minta transparansi dan akuntabilitasnya. Saya yakin Polri cukup terbuka untuk berkoordinasi dengan siapa pun dalam konteks pengamanan pemilu,” paparnya. (gin)
