INDOPOSCO.ID – Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk bersikap netral pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 patut dipersoalkan dan dipertanyakan. Hal itu terlihat dari fakta kunjungan kenegaraan Jokowi ke Bali digunakan untuk bertemu relawan.
“Tidak perlu berbilang tahun, bulan atau minggu untuk melihat apakah Pak Jokowi dapat bersikap netral atau tidak dalam Pilpres 2024 yang akan datang, mulai goyah,” tegas pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti melalui keterangan tertulis kepada INDOPOS.CO.ID, Rabu (1/11/2023).
Ray menegaskan, pertemuaan Jokowi dengan relawan di Bali, Selasa (31/10/2023) adalah sinyal selalu terbuka kemungkinan netralitas presiden dipersoalkan.
Menurut Ray, kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka sudah jelas, semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan.
“Maka pertemuan Pak Jokowi dengan relawan Jokowi di Bali tersebut tentunya tidak tepat. Demi dan alasan apa pun, hal itu kurang dapat dibenarkan,” tegas Ray.
Ray menjelaskan alasan mengapa pertemuan Jokowi dengan relawan di Bali tidak dapat dibenarkan, karena di dalamnya ada pembicaraan soal politik nasional. Di mana saat ini, Presiden Jokowi berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini, yakni majunya Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulungnya sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.
“Faktanya, relawan Jokowi sudah menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Maka apakah pertemuan itu karena mereka relawan Jokowi atau karena mereka adalah pendukung Prabowo-Gibran,” tanya Ray.
Lebih lanjut, Ray mengungkapkan, pada saat yang sama ada penurunan APS (Alat Peraga Sosialisasi) pasangan calon presiden/cawapres tertentu. Sekalipun tindakan Penjabat (Pj) Gubernur Bali dapat diperdebatkan, tapi menyisakan ruang untuk mempertanyakan mengapa APS harus diturunkan saat yang sama presiden bertemu dengan organ relawan Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran.
“Jika penurunan APS itu dimaksudkan untuk menjaga suasana netralitas presiden terjaga, maka kebijakan itu diabaikan oleh presiden dengan bertemu relawan pendukung Prabowo-Gibran. Maka dasar penurunan APS itu kurang tepat,” tandas Ray.
“Kita berharap agar sikap dan laku netral presiden tersebut tidak hanya berhenti di meja makan. Tapi benar-benar terlihat di dalam tindakan sehari-hari. Amat penting bagi bangsa ini menjaga agar presiden benar-benar dapat bersikap netral. Sebab sukses pemilu/pilpres bukan saja karena aturan dijalankan, tapi juga tergantung pada kepercayaan masyarakat atas prosesnya. Mengelola pemilu/pilpres itu berdasar kepercayaan. Bila masyarakat memiliki keraguan atas prosesnya, hal itu bisa mengundang delegitimasi atas hasilnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Ray, Lima Indonesia mendorong Bawaslu agar menyoroti peristiwa di atas. Apakah pertemuan Presiden Jokowi dengan relawan Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran dapat dibenarkan atau tidak.
“Apakah di dalamnya semata mendiskusikan hal umum, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan seluk-beluk pencalonan pasangan tertentu,” tutup Ray. (dam)
