INDOPOSCO.ID – Pakar politik Dr Sugeng Suharto mengungkapkan keseriusan dan komitmen dari para calon presiden terhadap kelanjutan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) jadi salah satu cara menilai kenegarawanan mereka
“IKN itu sudah dalam bentuk undang-undang, presiden berikutnya mau tidak mau, suka tidak suka harus mewujudkan itu, sesuai perintah undang-undang,” kata akademisi Universitas Bengkulu, Sugeng Suharto seperti dikutip Antara, Jumat (7/4/2023).
Menurutnya, yang jadi persoalan adalah tentang keseriusan, tepat waktu pembangunan dan pemindahan IKN. Hal tersebut dapat terealisasi sesuai target karena presiden berikutnya bisa saja berpendapat IKN bukan ide, gagasan, atau program mereka.
“Menurut saya kalau sudah diundangkan ya harus dilaksanakan, cuma mulus atau tersendat pelaksanaannya (tergantung pemimpin yang baru). Kalau dia (presiden selanjutnya) pemimpin yang negarawan, ya dia harus realisasikan, tapi kalau pemimpin politik ya pasti sesuai keinginan politiknya,” ujar Sugeng Suharto.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mencapai 25 persen. “Progress rata rata pembangunan fisik di sana sekarang kita 25 persen,” kata Basuki.
Kementerian PUPR, kata Basuki membangun sejumlah infrastruktur di IKN, termasuk yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.
Sejauh ini, kata Basuki Kementerian PUPR menerapkan sistem pengawasan pencapaian pembangunan yang memadai dengan menggunakan teknologi informatika agar realisasi pembangunan sesuai rencana. (wib)
