INDOPOSCO.ID – Pemerintah saat ini tengah serius dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, termasuk dalam peningkatan transformasi pelayanan publik yang terpadu.
Mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua dan Papua Barat.
“Untuk mengatasi berbagai kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua dan Papua Barat kami kembali mengharapkan dukungan dari Bapak/Ibu pemerintah provinsi dan pihak terkait lainnya untuk bisa kita rancang dan sinergiskan program kerja dan sumber daya yang tersedia,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat memberikan sambutan dalam acara Diskusi Awal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat, di Jakarta, Kamis (2/2).
Apresiasi disampaikan Guru Besar Universitas Sriwijaya itu terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua dan Papua Barat yang telah dilakukan selama 2022.
“Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua dan Papua Barat, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama yang baik dari Bapak dan Ibu sekalian selama tahun 2022,” ungkapnya.
Dijelaskan, langkah yang telah dilakukan seperti dalam pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat di semua wilayah adat dan pemerintah kabupaten kota yang ada baik di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Selanjutnya juga telah dilakukan Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP). Menurut Diah, peranan evaluator dari provinsi sangat membantu Kementerian PANRB dalam memotret kualitas penerapan kebijakan Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat.
Diah memaparkan, berdasarkan pelaksanaan PEKPP tersebut, dan dari bukti dukung pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik, terdapat 25 persen instansi pemerintah yang telah menerapkan tiga kebijakan tersebut. Namun dari hasil pelaksanaan program pendampingan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2022 di Papua dan Papua Barat, di temukan beberapa kendala dan hambatan.
Adapun hambatan tersebut yakni mulai dari kurangnya komitmen pimpinan dan instansi pemerintah, masyarakat yang belum tahu dan kadang cenderung tidak peduli, kapasitas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan publik yang seringkali belum memadai, ataupun proses mutasi dan pergantian penanggung jawab pengelola yang kadangkala tidak diimbangi dengan manajemen pengetahuan yang andal.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Deputi Diah menyampaikan beberapa usulan kegiatan yang telah diajukan untuk bisa ditindaklanjuti di tahun 2023. Ada tiga kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian PANRB diantaranya yang pertama terkait penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Ombudsman Perwakilan dan mitra pembagunan terkait evaluasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua dan Papua Barat.
Kedua, pelaksanaan Training Of Trainer (TOT) dan/atau penguatan kapasitas kepada mitra Kementerian PANRB yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, NGO dan Ombudsman Perwakilan Papua dan Papua Barat. Kemudian yang terakhir yakni pendampingan instansi dalam penyusunan rencana aksi, bimbingan teknis, monitoring, peningkatan kualitas SDM, serta di sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan implementasi pelayanan publik.
Diah berharap dari kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida ini dapat dilakukan evaluasi kerja sama yang telah dilalukan dan menyusun beberapa hal yang akan dilakukan ke depan.
“Saya berharap dari kegiatan ini, kita dapat mengevaluasi kerja sama di tahun 2022 dan menghasilkan rencana strategis untuk tahun 2023 yang lebih baik yang mampu menopang capaian demi pelayanan publik yang semakin berkualitas khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.(arm)
