INDOPOSCO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemerintah daerah segera mendata kebutuhan warga terimbas gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, sehingga pemberian bantuan logistik dan medis dapat terkoordinasi dengan baik.
“Kemensos dan pemda perlu memastikan tempat evakuasi dan posko pengungsian merupakan tempat yang aman dan menjamin ketersediaan logistik hingga kebutuhan kesehatan, seperti obat-obatan, makanan, pakaian, tenaga medis, dan lainnya terpenuhi,” kata Bambang seperti dikutip Antara, Selasa (22/11/2022).
Dikatakan, Kemensos perlu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menyusun program membantu pemulihan fisik dan psikis pascabencana terhadap para korban.
Baca Juga : Mensos Santuni Keluarga Korban Kanjuruhan
PLN juga diminta segera memperbaiki aliran listrik ke daerah yang terdampak gempa, sehingga aktivitas medis dan krusial lainnya dapat dilaksanakan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga perlu menghitung kerugian material maupun non-material.
“Hal itu agar dapat segera dianggarkan biaya untuk pembangunan kembali rumah-rumah penduduk, fasilitas umum, dan bangunan lain yang telah hancur akibat gempa; dan memastikan lokasi pembangunan tersebut sesuai dengan geografi kondisi daerah Cianjur,” jelasnya.
Dia juga berharap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Tim SAR memberikan pertolongan serta melakukan evakuasi korban gempa. Perlu peta jalan sebagai acuan pembangunan rumah penduduk yang bersifat tahan terhadap gempa, tambahnya.
“Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas harus tetap bersiaga serta menyampaikan informasi ataupun peringatan kepada masyarakat mengenai kondisi terkini dan potensi gempa susulan yang mungkin terjadi,” kata Bambang.
BMKG juga harus melakukan inovasi untuk menciptakan alat pendeteksi gempa dengan tingkat akurasi cukup baik, sehingga informasi yang disampaikan dapat dijadikan peringatan dini sebagai langkah mencegah korban jiwa apabila terjadi bencana gempa.
Langkah itu, menurut Bambang, juga sebagai edukasi bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana, untuk siap menghadapi seluruh potensi bencana yang mungkin terjadi, termasuk gempa. (wib)
