INDOPOSCO.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada sejumlah tantangan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicles) di Indonesia, salah satunya terkait keterbatasan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
“Ketersediaan SPKLU yang masih terbatas ini kita upayakan untuk berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk mencapai ekosistem electric vehicle yang kondusif,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno seperti dikutip Antara, Selasa (1/11/2022).
Hendro menyatakan, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pengusaha diharapkan turut serta dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik. Setiap gedung yang baru dibangun atau lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat diminta menyediakan fasilitas SPKLU.
Selain ketersediaan SPKLU, Hendro mengungkapkan bahwa Kemenhub mendorong agar Kementerian Perindustrian membuat standarisasi terkait baterai kendaraan listrik, baik dari bentuk maupun spesifikasi. Sebab keseragaman baterai yang beredar akan mempermudah masyarakat dalam bermobilitas menggunakan kendaraan listrik.
“Kalau roda dua ya sistem swap, diharapkan semua kendaraan listrik pakai baterai yang sama sehingga mudah dan sangat efisien. Kalau roda empat diharapkan banyak SPKLU yang fast charging,” ujarnya.
Hendro menyampaikan, pemerintah berusaha agar Indonesia menjadi pemain utama pasar mobil listrik, sehingga tidak hanya menjadi konsumen semata. Kemenhub terus mendorong tumbuhnya bengkel-bengkel agar mampu mengkonversi kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak (BBM) jadi kendaraan listrik.
Pemerintah yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) tengah merumuskan pemberian insentif bagi kendaraan listrik roda empat, roda dua, hingga kendaraan konversi supaya minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik terus meningkat.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa infrastruktur harus tersedia sebelum masyarakat beralih ke kendaraan listrik secara masif. “Banyak cara, bisa dari insentif pajak impor komponen, insentif pajak tahunan kendaraan, sampai tarif parkir atau tol yang lebih murah. Tapi, yang pasti infrastrukturnya juga harus siap,” katanya. (wib)
