INDOPOSCO.ID – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki memaparkan empat syarat yang harus dipenuhi menuju Indonesia 100 Tahun pada 2045 agar menjadi negara maju dan kekuatan ekonomi dunia yang tangguh.
MenKopUKM Teten Masduki saat menjadi pemateri pada acara Pelatihan Kader Kebangsaan Angkatan II, di Jakarta, Minggu (25/9), mengatakan Indonesia sudah banyak diprediksikan oleh lembaga-lembaga internasional salah satunya IMF, yang memproyeksikan Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat setelah AS, China, dan India. “Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan modernisasi Indonesia untuk 2045,” kata MenKopUKM.
Untuk menuju Indonesia maju pada 2045, kata Menteri Teten, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, PDB harus terus digenjot, minimal mencapai pendapatan per kapita sebesar 12 ribu dolar AS.
Kedua, peralihan dari pertanian ke manufaktur, dengan langkah hilirisasi industri. “Di dalamnya mencakup mengembangkan produk substitusi impor dan berorientasi ekspor. Nantinya, industrialisasi kita lebih mengarah ke pengolahan hasil tambang, termasuk sawit. Harus juga ada peningkatan produktivitas,” kata MenKopUKM.
Ketiga, Human Development Index (HDI) Indonesia juga harus terus meningkat. “Selain meningkatkan kualitas jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu PraKerja, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya, pendidikan vokasi harus juga meningkat agar bisa masuk ke dunia kerja,” ucapnya
Baca Juga: KemenKopUKM Perkuat Santripreneur dan Sociopreneur Berbasis Kopontren
Syarat keempat adalah adanya kemudahan dalam berusaha (berbisnis). “Ini sudah ada dalam UU Cipta Kerja,” kata MenKopUKM.
Kondisi terkini, MenKopUKM mengakui, rasio kewirausahaan Indonesia masih 3,18 persen, ketersediaan lapangan kerja 97 persen yang masih didominasi oleh pelaku UMKM (98 persen diantaranya pelaku usaha mikro), ekspor UMKM masih rendah, hingga biaya logistik yang masih terbilang mahal. “Ini semua yang akan kita ubah,” katanya.
Menteri Teten menambahkan, pemerintah juga serius dalam pengembangan kewirausahaan nasional, dengan menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95 persen di 2024.
Menteri Teten menekankan pemerintah berkomitmen untuk menaikkan kelas UMKM dan memodernisasi koperasi dengan melakukan tranformasi usaha dari sektor informal ke formal. Kemudian, tranformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi, serta tranformasi ke rantai nilai global.
“Kami terus berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang sehat, mudah, dan kuat,” ujar MenKopUKM.
Untuk memperkuat kewirausahaan nasional, Pemerintah Jokowi juga sudah membuka akses lahan untuk rakyat lewat program Perhutanan Nasional. Ada sekitar 12,7 juta hektare lahan di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan rakyat.
Selain lahan, kata MenKopUKM, akses ke pembiayaan bagi pelaku UMKM juga akan diperbesar. Saat ini, kredit perbankan untuk UMKM hanya 20 persen, dan akan menjadi 30 persen pada 2024 mendatang. “Presiden Jokowi ingin 50 persen lebih seperti di Korsel yang 81 persen. Kita akan ke arah sana,” ujarnya.
Di samping mempercepat program formalisasi usaha dari informal ke formal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah terus mendorong UMKM go digital. “Pada akhir 2024 akan ada 30 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Bahkan, sudah bisa berjualan melalui media sosial,” kata MenKopUKM.
Tak hanya itu, usaha besar juga akan didorong untuk bermitra dengan UMKM. Contoh di Jepang dan Korsel, dimana industri otomotif dan elektroniknya, suku cadangnya dipasok UMKM.
Untuk pemasaran produk UMKM, Menteri Teten melanjutkan, sebesar 40 persen belanja APBN dan APBD harus membeli produk dalam negeri (UMKM). “Kita harus bangga dengan produk buatan sendiri,” kata MenKopUKM
Struktur Industri
Struktur industri yang didominasi usaha besar, juga akan diubah. Menteri Teten merujuk langkah pemerintah dalam membenahi perkebunan sawit milik rakyat. “Sebanyak 62 persen lahan perkebunan sawit itu milik rakyat. Selama ini mereka hanya menjual dalam bentuk tandan segar ke industri,” ucap MenKopUKM.
Ke depan, kata Menteri Teten, setiap per 1000 hektare lahan sawit milik rakyat, akan berdiri satu pabrik sawit dan minyak makan merah. “Targetnya, akan ada 41 persen industri sawit milik rakyat yang dikelola koperasi dan bisa hilirisasi,” kata MenKopUKM.
Begitu juga dengan program Korporatisasi Petani dan Peternak. “Kita akan konsolidasi petani berlahan sempit dalam koperasi untuk ditanami satu jenis tanaman produktif. Minimum, 400 hektare dalam satu langkah korporatisasi petani,” katanya.
Setelah itu, Menteri Teten juga akan menghubungkan mereka dengan pasar. “Kita akan hubungkan dengan pasar melalui koperasi dan offtaker. Sehingga, para petani akan lebih fokus lagi berproduksi. Urusan pemasaran serahkan pada koperasi,” kata MenkopUKM. (adv)
