INDOPOSCO.ID – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Andreas Acui Simanjaya mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai pada 28 April 2022.
“Saya mendukung langkah yang diambil Presiden. Sebenarnya kesal juga dengan fenomena tiga bulan belakangan ini di mana kelangkaan minyak goreng dan harga malah terjadi. Sementara kita ini salah satu negara Utama produsen CPO di dunia,” ujarnya di Pontianak, Senin (25/4/2022).
Pada sisi lainnya, ia tidak memungkiri bahwa Kalbar salah satu daerah yang komoditas utamanya CPO akan terpengaruh dengan kebijakan tersebut di mana bisa saja semua pabrik kompak tidak membeli Tanda Buah Segara Sawit (TBS) sehingga harga terjun bebas.
“Tapi kebijakan larangan ekspor ini tidak akan berlangsung lama, setidaknya sampai pemerintah mampu mengendalikan suplai minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri,” papar dia.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Larangan Ekspor CPO Tak Terdampak ke Investasi
Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari kejadian kelangkaan minyak goreng ini untuk antisipasi kejadian serupa pada komoditas pokok lainnya. Apalagi ada kemungkinan hal seperti ini juga bisa dimanfaatkan oleh oposisi pemerintah untuk menghasilkan kekacauan dalam masyarakat.
“Saya sedang kebetulan di daerah dan bertemu dengan banyak petani sawit, memang ada kekuatiran harga TBS menurun, tetapi secara umum masyarakat termasuk petani sawit mendukung kebijakan Pak Presiden Jokowi,” tandasnya dilansir Antara.
Dalam berbagai kesempatan ia juga mengajarkan teknik sederhana pada petani sawit untuk menghasilkan minyak goreng sendiri.
“Semoga kelak selain bisa memenuhi kebutuhan sendiri, hasil industri rumah tangga ini bisa juga dijual pada masyarakat sekitarnya. Sehingga kelak kita tidak hanya tergantung pada minyak goreng produksi pabrik saja. Jika masyarakat petani sawit ini terus didampingi maka kelak akan mampu menghasilkan mutu minyak goreng yang cukup baik dan layak pakai,” katanya. (aro)
