INDOPOSCO.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali menerangkan berartinya implementasi lima poin Konsensus ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) tentang Myanmar.
Atas permintaan Kamboja, Presiden Joko Widodo telah menerima telepon Perdana Menteri (PM) Kerajaan Kamboja Hun Sen pada 21 Januari 2022, menurut keterangan tercatat Kementerian Luar Negeri RI yang diterima, seperti dikutip Antara di Jakarta, Sabtu (22/1).
Dalam pembicaraan telepon itu, PM Hun Sen menyampaikan informasi mengenai hasil kunjungannya ke Myanmar.
Dalam pembicaraan, Presiden Indonesia menyampaikan beberapa perihal, salah satunya menerangkan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip- prinsip yang telah disetujui bersama, terutama lima Poin Konsensus.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia menyesalkan sikap militer Myanmar yang tidak membuktikan komitmen untuk melaksanakan lima Poin Konsensus pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Hun Sen.
Baca juga : Isu Sentral Penanganan Pandemi Covid-19 di ASEAN dan Korea
Jokowi pun menerangkan implementasi lima Poin Konsensus ASEAN tidak dapat dikaitkan dengan lima Poin Peta Jalan yang diusung otoritas militer (State Administration Council) Myanmar.
Selanjutnya, Presiden RI menekankan, pihak militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar.
Komunikasi itu, menurut Jokowi, sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.
Jokowi menyatakan, selama tidak ada perkembangan signifikan dari pelaksanaan lima Poin Konsensus, keputusan bahwa Myanmar hanya dapat diwakili oleh perwakilan nonpolitik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan.
Tim Monitor
Sementara itu, PM Hun Sen mengusulkan tentang pembuatan Troika yang terdiri dari menteri luar negeri atau utusan khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia serta dibantu sekretaris jenderal ASEAN untuk memantau implementasi 5 Poin Konsensus ASEAN.
Menanggapi ide itu, Presiden Joko Widodo menyatakan mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut diulas lebih lanjut oleh para menteri luar negeri anggota-anggota ASEAN.
Presiden Joko Widodo sepakat atas usulan pembuatan pertemuan konsultatif yang dihadiri utusan khusus dan sekjen ASEAN, perwakilan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center), otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa pembedaan.
Lima Poin Konsesus ASEAN tentang kondisi politik Myanmar itu adalah sebagai selanjutnya:
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri seluruhnya.
Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan menyediakan perantaraan proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
Kelima, utusan khusus dan delegasi ASEAN akan mendatangi Myanmar untuk berjumpa semua pihak terkait.(mg4)
