INDOPOSCO.ID – Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan, forum kerja sama multilateral G20 menjadi momentum untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
“Momentum Indonesia dalam Presidensi G20 dapat mendesak negara-negara maju untuk mewujudkan bantuan teknologi, finansial, dan pengembangan kapasitas sesuai keputusan Paris Agreement dalam mewujudkan PLTN sebagai energi bersih di Indonesia dan negara berkembang lainnya,” kata Fahmy saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/1/2022), seperti dikutip Antara.
Dia menjelaskan negara kepulauan terbesar seperti Indonesia sangat membutuhkan energi nuklir karena PLTN menghasilkan listrik energi bersih yang masif.
Baca Juga : Indonesia Dorong Penyelesaian Pandemi Covid-19 Dalam Presidensi G20
Potensi uranium yang dimiliki Indonesia dapat memungkinkan listrik yang dihasilkan dari PLTN bisa lebih murah dibandingkan energi fosil.
Menurutnya, teknologi terbaru dalam bidang pembangkit listrik nuklir saat ini sudah menjamin tingkat keamanan yang tinggi baik untuk pengolahan limbah maupun keamanan pembangkit. Bahkan teknologi PLTN yang dikembangkan Rusia sudah bisa mencapai kecelakaan nihil.
Lebih lanjut dia menyampaikan, pemerintah perlu segera merevisi dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menempatkan PLTN sebagai alternatif terakhir.
Baca Juga : Indonesia Bawa Kepentingan Negara Kepulauan Dalam Presidensi G20
Dia meminta pemerintah untuk mengubah peruntukan nuklir menjadi prioritas energi primer pembangkit listrik di Indonesia.
“Kalau mendasarkan pada RUEN, PLTN tidak sesuai dengan misi Indonesia karena menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir. Agar PLTN sesuai dengan misi Indonesia, RUEN harus direvisi dengan menempatkan PLTN sebagai prioritas utama penggunaan energi bersih di Indonesia,” pungkas Fahmy.
Presidensi G20 Indonesia yang digelar tahun ini mengusung tiga isu utama berupa transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital.
Sebagai salah satu dari tiga pilar utama Presidensi G20 Indonesia, Forum Transisi Energi dalam format Energy Transitions Working Group (ETWG) berfokus kepada tiga prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan.
Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan ketiga fokus prioritas itu diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama dalam mempercepat transisi energi global, sekaligus memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan dan transisi yang berkeadilan.
Melalui forum ini, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia dalam mewujudkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.
Selain itu, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia tentang dukungan penuh terhadap transisi energi global.
Presidensi G20 Indonesia akan berjalan dalam waktu kurang lebih satu tahun, terdiri dari 150 lebih pertemuan dari tingkat working group, tingkat Menteri hingga ke tingkat kepala negara atau pemerintahan.
Substansi dari G20 terdiri dari jalur keuangan (Finance Track) dan jalur non-keuangan (Sherpa Track). Isu yang dibahas pada Sherpa Track meliputi berbagai isu di sektor riil, antara lain kesehatan, ketenagakerjaan, perdagangan-investasi-industri, ekonomi digital, pariwisata, energi dan lingkungan, pembangunan, antikorupsi, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. (mg3)
