INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin melakukan kunjungan kerja pimpinan ke Kabupaten Bogor, Senin (17/1/2022).
Pada pertemuan yang dihadiri Bupati Bogor Ade Yasin dengan didampingi beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tersebut, Sultan menyerap beberapa aspirasi serta mendiskusikan banyak hal terkait isu lingkungan.
Di antaranya, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga dampak materil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan dan kinerja pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Bogor dalam menangani pandemi Covid-19 dan kebijakan pemulihan ekonomi daerah. Terutama dalam menjaga kinerja ekonomi melalui peningkatan aktivitas UMKM daya beli masyarakat desa,” ujar Sultan melalui keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).
Baca Juga : LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Riil Jadi Aggregator Anggotanya
Menurutnya, pandemi Covid-19 justru membawa keberkahan tersendiri bagi ekonomi di Bogor, yang merupakan kabupaten dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia. Hal ini tentu merupakan buah dari etos dan ketelatenan seorang kepala daerah.
“Tangan dingin dan ketelatenan Ibu Ade Yasin, telah membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan juga efektif dan signifikan memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa ini,” tuturnya.
Namun, Sultan mengakui terdapat beberapa keluhan yang sangat umum dari para kepala daerah termasuk Bupati Bogor mengenai keberadaan UU Cipta Kerja yang mencabut beberapa kewenangan strategis kepala daerah. Terutama pada pasal perizinan usaha.
“Saya dan kita semua tentu berharap agar keluhan ini menjadi atensi serius pemerintah dan DPR RI, khususnya panitia khusus UU Cipta Kerja DPD RI, dalam memperbaharui materil dan prosedur penyusunan UU tersebut,” katanya.
Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan capaian ekonomi yang berhasil membawa salah satu kabupaten terkaya tersebut keluar dari tekanan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.
“Sebagai kawasan penyangga ibu kota dengan jumlah penduduk terbanyak, kami selalu berusaha untuk mengontrol kondusifitas sosial dengan insentif kebijakan ekonomi, sosial dan fiskal daerah yang cukup tinggi. Alhamdulillah kami berhasil keluar dari tekanan ekonomi dan ancaman pandemi secara bersamaan,” katanya.(arm)
