INDOPOSCO.ID – Kementerian Dalam Negeri menerbitkan dua Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), untuk aturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali.
Pertama, Inmendagri Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan itu berlaku mulai 18-24 Januari 2022.
Kedua, Inmendagri Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1. Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan.
Baca Juga : Varian Omicron Miliki Masa Transmisi dari 36 hingga 68 Hari
Ketentuan itu untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang terbit dan berlaku 18-31 Januari 2022.
Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, terbitnya Inmendagri itu merupakan bentuk mitigasi Pemerintah terhadap situsi pandemi Covid-19.
Selain itu, meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah dalam menghadapi potensi peningkatan kasus masyarakat terhadap penularan Covid 19 terutama varian Omicron.
“Dua Inmendagri ini merupakan panduan bagi daerah untuk lebih tanggap dan waspada, serta melakukan langkah antisipasi ditindaklanjuti dengan kebijakan di daerah,” kata Safrizal melalui gawai, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Beberapa perubahan pada Inmendagri 03 Tahun 2022 dan Inmendagri 04 tahun 2022 ini antara lain. Perubahan level daerah pada Inmendagri 03 Tahun 2022. Seperti status PPKM Level satu sebanyak 47 daerah yang sebelumnya 29 daerah.
“Level dua sebanyak 80 daerah, yang sebelumnya 95 daerah. Level tiga sebanyak satu daerah, yang sebelumnya empat daerah,” bebernya.
Sedangkan, Perubahan level daerah pada Inmendagri 04 Tahun 2022 tentang Level satu sebanyak 238 daerah, yang sebelumnya 226 daerah.
“Level dua sebanyak 138 daerah, yang sebelumnya 149 daerah. Level 3 sebanyak 10 daerah, yang sebelumnya 11 daerah,” imbuhnya.
Perubahan level tersebut berdasarkan asesmen Testing, Tracing dan Treatment (3T) terbatas. Serta cakupan vaskinasi baik dosis satu maupun dosis dua serta Aglomerasi wilayah juga menjadi pertimbangan dalam penentuan level asesmen daerah.(dan)
