INDOPOSCO.ID – Ada lima persen pegawai di Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun belum lulus sarjana (S1). Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Armaya saat menyambangi kampus Universitas Terbuka (UT) di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa (11/1/2022).
Ia mengatakan, pembelajaran daring akan memudahkan pegawai menyelesaikan studinya. Untuk itu, pihaknya akan mendorong pemkot Madiun meningkatkan kompetensi pegawai honorernya.
“Jadi bukan saja anggota DPRD saja yang akan melanjutkan pendidikan, tapi pegawai honorer yang masih muda. Mereka bisa membagi waktu belajar dan waktu bekerja,” katanya.
Apalagi, dikatakan dia, Pemkot telah menyiapkan program pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Ada potensi lebih dari 1.000 pegawai honorer yang belum S1. Dan baru 30 persen melanjutkan pendidikan tinggi di daerah,” bebernya.
Baca Juga : Wali Kota Ditangkap, Golkar Bekasi Tunggu Klarifikasi KPK
“Mereka yang mengajukan dengan program beasiswa nanti akan kami utamakan,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wakil Rektor I UT Mohamad Yunus mengatakan, UT siap mendukung program satu keluarga satu sarjana (SKSS). Program tersebut sudah banyak diterapkan oleh pemerintah daerah.
“Kami siap mendukung pemda menyiapkan pegawai yang kompeten. Kalau program ini (SKSS) diwajibkan oleh pemerintah, maka mau tidak mau pegawai honorer yang belum S1 harus menempuh program pendidikan S1,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pendidikan tinggi tidak hanya sekedar mengejar gelar dan nilai akademik. Akan tetapi lulusan dengan kompetensi sesuai gelar yang dimilikinya.
“Kalau hanya gelar saja buat apa? Tapi gelar yang melahirkan kapasitas sesuai gelar itu sendiri,” imbuhnya.(nas)
