INDOPOSCO.ID – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan target produksi minyak dan gas bumi yang ditetapkan pemerintah cukup menantang dan memerlukan langkah yang tidak biasa untuk mencapainya.
“Saya mengajak seluruh insan hulu migas untuk berjuang bersama dalam mengeksekusi rencana kerja yang telah kita susun bersama, sehingga dapat membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan membangun optimisme pengembangan industri hulu migas Indonesia,” kata Dwi dalam keterangan yang dikutip di Pekanbaru, Riau, seperti dikutip Antara, Selasa (4/1/2022).
Baca juga: Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Capai Rp69,16 Triliun
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target jangka pendek di subsektor hulu minyak dan gas bumi berupa produksi 703 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan gas bumi 5.800 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) sepanjang 2022.
Dwi Sutjipto mengatakan bahwa industri hulu minyak dan gas bumi masih akan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional sejalan dengan tren transisi energi.
Menurut dia, sektor migas tidak hanya sebagai sumber energi dan bahan baku industri ataupun sumber penerimaan negara, namun lokomotif penggerak perekonomian nasional dengan menciptakan efek berganda dan terus berupaya meningkatkan kapasitas nasional.
Dalam upaya mencapai target produksi jangka pendek itu, SKK Migas berkomitmen akan mengawal pengeboran 900 sumur pengembangan pada tahun ini agar pelaksanaannya bisa berjalan baik dan tidak ada kendala.
Jumlah 900 sumur pengembangan untuk tahun ini berasal dari hasil pembahasan work, program budget (WPnB), kesepakatan tambahan, dan rencana program filling the gap.
Hasil WPnB ada 790 sumur pengembangan, kemudian 10 tambahan sumur pengembangan dan potensi 100 sumur pengembangan dari survei Full Tensor Gravity Gradiometry (FTG).
Saat ini, pemerintah telah memberikan dukungan dan sangat terbuka untuk mempercepat monetisasi lapangan-lapangan migas yang ada agar potensi energi migas dapat diambil sepenuhnya untuk mendukung penerimaan negara dan modal pembangunan.(mg1)
