INDOPOSCO.ID – Pemerintah telah alokasikan APBD sebesar 20 persen untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 2022. Pernyataan tersebut diungkapkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Haryono dalam acara daring, Senin (3/1/2022).
Alokasi anggaran tersebut, menurut dia, tidak ada lagi pengeseran atau recofusing anggaran pendidikan untuk belanja lainnya.
“Kami minta Gubernur untuk mengawal ini,” katanya.
Baca Juga : PTM Terbatas 100 Persen, Awas Kasus Covid-19 Naik Lagi!
Lebih jauh dia mengungkapkan, merujuk instruksi menteri dalam negeri (Imendagri), maka fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PTM ada di tangan Gubernur. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, gubernur harus menegakkan peraturan.
“Imendagri Nomor 67/2021 untuk Jawa dan Bali, sementara Imendagri Nomor 69/2021 untuk luar Pulau Jawa dan Bali,” bebernya.
“Gubenur harus memastikan PTM tidak terjadi klaster baru Covid-19 dan pembelajarannya juga efektif,” ungkapnya.
Baca Juga : 10.429 Sekolah di DKI Gelar PTM Kapasitas 100 Persen
Sebab, dikatakan dia, pembelajaran jarak jauh (PJJ) jauh lebih banyak mudorotnya dari pada manfaatnya. PJJ lebih berisiko anak putus sekolah.
“PTM jauh lebih efektif karena pola interaksi selama ini sudah berlangsung,” terangnya.
“Sementara dampak sosial pembelajaran online, ortu tidak siap mendampingi anak dan infrastruktur yang belum siap,” imbuhnya,” imbuhnya. (nas)
