“Prioritas yang sangat urgen adalah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Kalau boleh istilah dokter, ini cito. Artinya sangat segera,” kata dia seperti dikutip Antara, Jumat (31/12/2021)
Ia menjelaskan, kedua RUU itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak asasi manusia, terutama RUU TPKS. Sepanjang 2021, jagat media sosial telah diramaikan dengan berbagai isu kekerasan seksual dengan pelaku yang berasal dari berbagai jenis latar belakang.
Baik yang berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan kerja. Fenomena tersebut merupakan indikator bahwa Indonesia sedang benar- benar membutuhkan kepastian hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual.
Di sisi lain, media juga berulang kali memberitakan terjadinya kasus kebocoran data, baik yang berasal dari instansi publik maupun swasta.
Sihombing menekankan, ketika kebocoran data pribadi terjadi akibat adanya kesengajaan dari pihak pegawai negeri atau pegawai publik yang bertugas dalam mengolah data, maka oknum tersebut harus memperoleh sanksi yang seberat-beratnya.
“RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memerlukan pasal yang tegas, sedangkan RUU Perlindungan Data Pribadi membutuhkan sanksi yang tegas,” ucap dia.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Para pembentuk undang- undang dapat mewujudkan tanggung jawab tersebut melalui regulasi yang akan mereka setuju untuk disahkan.
“Kalau boleh, kedua RUU ini diputuskan pada awal tahun 2022 dan menjadi produk utama mereka, teman-teman legislatif. Saya kira, ini menjadi skala super prioritas,” ucap dia.(mg2)
