INDOPOSCO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua pihak agar menangkal ancaman radikalisme dan terorisme dengan vaksinasi ideologi.
Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan strategi menangkal ancaman radikalisme dan terorisme memerlukan pendekatan yang bersifat” soft power”.
Hal itu, kata dia, mengingat upaya deradikalisasi tidak akan efektif apabila hanya dilakukan secara represif yang hanya bersifat mengobati secara instan, tetapi belum tentu mencabut akar persoalan.
Baca Juga : Mahfud MD: Tak Ada Hubungan MUI dan Terduga Teroris di Bekasi
“Semangat Tri Dharma Kosgoro 1957 yang terdiri atas pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas adalah bagian tidak terpisahkan dari program vaksinasi ideologi Empat Pilar MPR RI untuk membangun imunitas kebangsaan dan jati diri,” kata dia
Gelombang tantangan kebangsaan yang datang silih berganti dalam berbagai dimensi dan fenomena, kata dia, menuntut adanya keteguhan soliditas dan solidaritas kebangsaan.
“Nilai-nilai pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas inilah yang akan menghimpun kita dalam satu ikatan komitmen kebangsaan,” kata dia.
Ia mengingatkan hingga saat ini ancaman radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman kebangsaan. Merujuk laporan tahunan tentang Indeks Terorisme Global, tahun 2020 Indonesia berada di peringkat ke-37 atau dalam kategori medium terdampak terorisme.
Baca Juga : Data yang Bocor Dapat Digunakan oleh Pelaku Terorisme
Berdasarkan hasil Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tren potensi radikalisme di Indonesia pada 2017 tercatat sebesar 55,2 persen (kategori sedang), untuk 2019 turun menjadi 38,4 persen (kategori rendah), dan 2020 turun kembali menjadi 14 persen (kategori sangat rendah).
“Meskipun tren potensi radikalisme cenderung mengalami penurunan, kita merasa prihatin bahwa dari aspek tingkat kenekatan, manifestasi dari paham radikal justru lebih mengkhawatirkan. Misalnya, ditandai dengan adanya aksi bom bunuh diri yang melibatkan wanita dan anak-anak,” kata Bamsoet.
Ketua DPR RI Ke-20 itu menjelaskan paham radikal tidak semata-mata terdistribusi melalui proses indoktrinasi yang dilakukan secara langsung atau melalui pendekatan konvensional lainnya.
Perkembangan teknologi informasi memungkinkan paparan paham radikal dapat dijangkau dan diakses hanya dalam batas sentuhan jari di layar telepon pintar.
Terutama, menurut Bamsoet, pada masa pandemi Covid-19 ketika berbagai aktivitas sosial mengalami pembatasan, justru hal itu menjadi pintu masuk dan membuka peluang bagi propaganda dan indoktrinasi paham radikal dan teror melalui dunia maya.
“Tantangan menghadapi paham radikal bukanlah persoalan gampang. Tekanan dan beban kehidupan yang dirasakan semakin sulit,” kata Bamsoet.
Khususnya, kata dia, saat pandemi Covid-19 berpotensi mendesak berkembang suburnya radikalisme sebagai solusi instan dan pelarian dari berbagai himpitan persoalan.
“Di samping itu, fakta sosiologis bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, menjadikan kita berada dalam posisi rentan dari ancaman potensi konflik,” ucap Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mengatakan tidak hanya dari aspek propaganda dan indoktrinasi, teknologi informasi juga dimanfaatkan kalangan teroris untuk penggalangan dana (“crowdfunding”) mendukung aktivitas terorisme.
Menurut catatan BNPT selama pandemi terdapat kenaikan 101 persen transaksi keuangan mencurigakan yang diduga kuat terkait aktivitas terorisme. Internet telah menjadi senjata baru dalam penyebaran paham radikal dan teror.
“Inilah yang memungkinkan, misalnya, remaja wanita yang berada di Inggris atau Australia dapat dengan mudahnya bergabung dengan ISIS yang berada di Irak,” kata dia.
Contoh lain, ujar dia, kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri beberapa waktu lalu diduga kuat terpapar ideologi ISIS dari internet.
“Kita harus menyadari bahwa era disrupsi yang mengantarkan fenomena the internet of things menjadikan ancaman paparan radikalisme terasa begitu dekat, dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dan kendala untuk melakukan propaganda,” ujarnya, Rabu (1/12/2021). (mg3)
