INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka pendaftaran lelang jabatan untuk posisi pejabat eselon II secara daring yang dimulai Senin (29/11/2021).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi mengatakan tahun ini memang berbeda karena lelang jabatan dilakukan secara daring melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id. Website ini pun kata dia, sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pesatnya digitalisasi di era saat ini.
“Mulai hari ini tanggal 29 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021 secara online melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id. Jadi panitia seleksi tidak menerima dokumen secara fisik/langsung,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (29/11/2021).
Baca Juga : Lelang Jabatan Kadis LH, Ketua DPRD: Masih Hidup Disiapin Liang Lahat
Ia menjelaskan, ada sebanyak 15 Jabatan eselon II yang lowong akan dilelang. Adapun 15 jabatan yang akan dilelang yakni Inspektur Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Dinas Kesehatan.
Baca Juga : Soal Lelang Jabatan Kadis LH, Wali Kota Serang: Lazim Tidak Lazim Ada Aturannya
Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, kepala Biro Pengadaan Barang/jasa, Direktur RSUD Haji.
Dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah.
Serta surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 pelaksanaan Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi Pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. (mg1)
