INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp338,2 triliun atau 91,85 terhadap APBN per Oktober 2021 yang digunakan sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan.
“Hingga 31 Oktober telah terealisasi Rp338,2 triliun dan ini berasal dari K/L yang mencapai Rp159,8 triliun terutama dari Kemensos yang merupakan institusi paling penting dalam belanja sosial,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (25/11/2021).
Realisasi ini berawal dari belanja K/L Rp159,8 triliun, non-K/L Rp160,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp18 triliun.
Baca Juga : Menkeu: Realisasi Belanja APBD Baru 59,62 Persen
Untuk belanja K/L Rp159,8 triliun meliputi Kementerian Sosial mencapai Rp73,8 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp15, 25 triliun, dan Kementerian Ketenagakerjaan Rp6,7 triliun.
Realisasi belanja perlinsos dari Kementerian Sosial yang sebesar Rp73,8 triliun terdiri atas penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta keluarga Rp20,7 triliun dan kartu sembako bagi 17,6 juta KPM Rp32,8 triliun.
Kemudian, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Rp17,23 triliun bagi 9,6 juta keluarga serta sembako PPKM sebesar Rp2,8 triliun bagi 4,8 juta keluarga.
Baca Juga : Pendapatan Negara 2021 Diproyeksikan Tumbuh 16,3 Persen
Realisasi belanja perlinsos dari Kemenkop dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp15,25 triliun dipakai untuk penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp1,2 juta per usaha mikro kepada 12,71 juta penerima.
Realisasi dari Kemenaker Rp6,7 triliun digunakan untuk penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) selama 2 bulan yang diserahkan sekaligus Rp1 juta bagi 6,7 juta pekerja.
Selanjutnya, penyaluran bansos melalui TKDD yang mencapai Rp18 triliun dipakai untuk BLT Desa Rp18 triliun bagi 5,6 juta keluarga.
Terakhir, realisasi melalui belanja non K/L Rp160,5 triliun digunakan untuk penyaluran subsidi energi dan non energi di luar subsidi pajak Rp138 triliun yang termasuk korting listrik Rp7,5 triliun bagi 30,8 juta pelanggan dan subsidi bunga UMKM Rp14,46 triliun serta program Kartu Prakerja mencapai Rp21 triliun bagi 5,9 juta peserta. (mg4)
