INDOPOSCO.ID – Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan umum tahun anggaran 2021 di wilayah Kalimantan.
Adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kendala dan tantangan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembangunan fisik bantuan PSU di lapangan sekaligus menjadi wadah untuk berkoordinasi dan menyampaikan masukan terhadap penyelenggaraan Bantuan PSU untuk perumahan umum.
“Evaluasi ini kami laksanakan untuk. mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan Bantuan PSU tahun 2021 apakah telah berjalan sesuai sasaran, mutu serta asas manfaat yang telah ditetapkan atau tidak,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum Tahun Anggaran 2021 Wilayah Kalimantan dan Rapat Koordinasi Percepatan Program Sejuta Rumah TA 2021 di Wilayah Kalimantan di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/11/2021).
Penyaluran bantuan PSU, imbuh Fitrah Nur, dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam rangka percepatan pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) tahun 2021. Untuk itu, pihaknya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai masukan terhadap perencanaan untuk kebijakan bidang perumahan mendatang.
Lebih lanjut, Fitrah Nur menerangkan, terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumah Umum dan Komersial, pihaknya memandang perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi untuk memetakan isu, potensi dan kendala pelaksanaan Bantuan PSU serta pendataan PSR di setiap Provinsi bersama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P), Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Pemerintah Daerah.
“Rakor ini juga bertujuan sebagai forum diskusi bagi Direktorat RUK, Balai P2P, Satker Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memetakan seluruh isu, potensi dan kendala agar menghasilkan suatu rumusan kebijakan,” katanya.
Baca Juga: KemenPUPR: Sarhunta Mandalika Siap Dukung WSBK dan MotoGP
Selain itu juga untuk memetakan isu, potensi dan kendala pelaksanaan Bantuan PSU serta pendataan PSR di setiap Provinsi bersama dengan Balai P2P, Satker Perumahan dan Pemerintah Daerah serta sebagai forum diskusi bagi Direktorat RUK, Balai P2P, Satker Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memetakan seluruh isu, potensi dan kendala agar menghasilkan suatu rumusan kebijakan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Bantuan PSU Untum Perumahan Umum Tahun Anggaran 2021 Wilayah Kalimantan dan Rapat Koordinasi Percepatan Program Sejuta Rumah TA 2021 di Wilayah Kalimantan, Hariyadi menerangkan, kegiatan Rakor tersebut dilaksanakan selama dua hari mulai Kamis hingga Jum’at tanggal 25 – 26 November 2021 dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan daring dan offline.
“Kami melaksanakan kegiatan Rakor ini dengan mematuhi protokol kesehatan dan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama adalah sesi panel dengan materi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Bantuan PSU TA 2021, Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan PSU TA 2021, dan Sharing Experience Pelaksanaan Bantuan PSU TA 2021 yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait bantuan PSU. Sedangkan sesi kedua adalah sesi desk untuk membahas kendala dan permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan Bantuan PSU Tahun 2021,” katanya. (wib)
