INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali memperoleh predikat sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Provinsi Banten berdasarkan hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.
Penganugerahan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang, Mulyani berlokasi di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (24/11/2021).
Mulyani menuturkan bahwa, Pemkot Tangerang senantiasa menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanannya.
Baca Juga : Pemkot Tangerang Kembali Buka Empat Taman Tematik
“Saya berharap agar para pegawai di lingkungan Pemkot Tangerang senantiasa menjaga kualitas pelayananannya dalam memberikan informasi sesuai dengan aturan keterbukaan informasi publik,” kata Mulyani.
Mulyani menjelaskan, seperti tahun-tahun sebelumnya Monev 2021 telah menjalani beberapa tahapan, diawali dengan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) sejak awal bulan Agustus lalu oleh badan publik, dilanjutkan dengan visitasi untuk melakukan pengecekan serta presentasi oleh kepala daerah, kali ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin.
Baca Juga : Bangkit dari Pandemi Covid-19, Kota Tangerang Hadirkan Ajang Kreativitas
“Alhamdulillah, untuk hasil SAQ dan proses keseluruhan kami tidak mendapatkan catatan dari KI Provinsi Banten, berarti Badan Publik Kota Tangerang telah memenuhi standar sebagai Badan Publik Informatif dengan total score 93,27,” jelasnya.
Sebagai bukti keseriusan dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, Pemkot Tangerang telah menyediakan berbagai kanal untuk dapat mengakses informasi publik seperti ruang pelayanan khusus, website PPID, aplikasi PPID dan pengajuan permohonan informasi secara online.
Sebagai informasi, terdapat 101 badan publik di Provinsi Banten mengikuti Monev keterbukaan informasi publik 2021 di antaranya 39 organisasi perangkat daerah (OPD), 8 pemerintah daerah kabupaten/kota, 24 lembaga non struktural/vertikal, 18 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 12 partai politik (parpol) tingkat provinsi. (dam)
