INDOPOSCO.ID – Kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi masih menuai pro dan kontra.
Menurut pengamat pendidikan, Doni Koesoema tidak ada keterlibatan berbagai pihak terkait dalam penyusunan peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual itu.
Baca Juga : Permendikbudristek 30/2021 Beri Ruang Bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan PT
“Kurang ada pelibatan publik atau uji publik terkait peraturan ini. Semua dilakukan timnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim,” nilai Doni melalui gawai, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Ia mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merevisi sejumlah pasal kontroversial yang termuat dalam aturan tersebut. Seperti di Pasal 5 yang memuat consent dalam frasa ”tanpa persetujuan korban”.
Selain itu, dalam Pasal 5 ayat 2 huruf d yang berbunyi: Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
Baca Juga : Cek Nomor Kamu Sekarang! Kemendikbudristek Salurkan Bantuan Kuota Data Internet ke 21,29 juta Penerima
Isi dari pasal 5 pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut yaitu mengatur sejumlah kekerasan seksual baik secara verbal, nonfisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi
“Pasal-pasal yang kontroversial segera direvisi. Nadiem harus terbuka pada masukan publik,” ujar Doni.
Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 diteken langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 lalu.
Tujuan diresmikannya Permendikbud Ristek tersebut adalah memberikan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi. (dan)
